Illustrasi. Dok : AFP.
Illustrasi. Dok : AFP.

Masyarakat Kecil Rentan Tereksploitasi Pinjaman Online

Ekonomi fintech
Nia Deviyana • 13 Agustus 2019 16:46
Jakarta: Kasus yang menimpa perempuan berinisial YI, 50, yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa perusahaan financial technology (fintech) peer to peer (p2p) lending menambah daftar panjang aduan negatif terkait pinjaman online.
 
Head of Financial Identity & Privacy Working Group AFTECH Ajisatria Suleiman menerangkan masyarakat segmen ke bawah memang rentan dieksploitasi hadirnya pinjaman online.
 
"Orang-orang yang ada di segmen C ini adalah yang paling rentan di eksploitasi karena kurangnya literasi keuangan," ujar Aji saat mengisi diskusi di Satrio Tower, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aji melanjutkan kurangnya literasi membuat masyarakat tidak mempertimbangkan besaran bunga, bahkan tidak mencari tahu apakah layanan fintech lending yang digunakan legal atau tidak.
 
"Di satu sisi, kemampuan membayar mereka terbatas," tambahnya.
 
Melihat fenomena ini, Aji menilai kehadiran fintech lending tidak bisa sepenuhnya disalahkan. "Tapi juga salah sistem, kenapa 90 persen masyarakat tidak terjangkau inklusi keuangan yang ada," tuturnya.
 
Menurut pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira, regulasi yang ada di Indonesia merupakan regulasi lama yang belum bisa memanyungi kasus-kasus fintech ilegal.
 
"Regulasinya masih terlalu longgar, masih belum bisa mengatur misalnya bagaimana perlindungan data pribadi jangan sampai disalahgunakan, proses penagihan yang benar," kata Bhima, seperti dikutip dari Media Indonesia.
 
Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH), per Juni 2019 terdapat 4.500 aduan tentang fintech. Jumlah ini tentu meningkat dari tahun sebelumnya yakni per Desember 2019 dengan 1.330 aduan. Sedangkan sejauh ini ada 1.230 fintech ilegal yang sudah diblokir.
 
Ekonom muda ini juga menambahkan bahwa penting untuk mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang fintech.
 
"Perbankan ada undang-undangnya. Asuransi ada undang-undangnya. Fintech kan makin besar porsinya, ya harus ada regulasi juga, harus ada undang-undang juga sebagai payung hukum selain aturan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia", imbuhnya.
 
Dengan adanya UU yang secara khusus mengatur tentang fintech, maka diharapakan segala aduan masyarakat bisa dengan cepat ditangani.
 
"Karena dalam undang-undang akan mengatur adanya sanksi pidana yang bisa menjerat fintech, selama ini kan bel ada sanksi pidana hanya berupa sanksi dari OJK", tambahnya.
 
Fintech sendiri berkembang cukup pesat di Indonsia baik yang legal maupun ilegal.Sampai dengan 31 Mei 2019, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 113 perusahaan.
 
Data OJK, sampai Januari 2019, penyaluran pinjaman fintech mencapai Rp25,92 triliun. Jumlah penyaluran tersebut naik 14,36 persen dari awal 2018 yang tercatat senilai Rp22,67 triliun.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif