Kemenaker dan BPJS Tandatangani PKS untuk Tingkatkan Sinergitas

Pelangi Karismakristi 15 Februari 2018 19:17 WIB
berita kemenaker
Kemenaker dan BPJS Tandatangani PKS untuk Tingkatkan Sinergitas
Penandatanganan perjanjian kerjasama Kemenaker dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Foto: Dok. Kemenaker
Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan resmi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial.

PKS yang ditandatangani oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Sugeng Priyanto, bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ilyas Lubis dan Direktur kepatuhan hukum dan hubungan antar lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi ini meliputi beberapa ruang lingkup. Antara lain peningkatan perluasan kerja sama, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum dan implementasi pengenaan dan pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T).

"Saya berharap perjanjian kerja sama tersebut dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang bersifat operasional dan lebih teknis, berjalan sinergis, terkoordinasi dan tepat sasaran dan dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia," kata Dirjen Binwasnaker K3 Sugeng Priyanto di Jakarta, pada Kamis 15 Februari 2018.

Sugeng juga menegaskan sinergi antar lembaga ini tidak lain karena salah satu fungsi utama dari Kemenaker, khususnya di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial bagi tenaga kerja. 

"Jaminan sosial yang efektif merupakan unsur penting dalam membina hubungan industrial yang baik, aman dan dinamis guna menjamin ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha," kata Sugeng dalam pidatonya.

Selain itu, dirinya juga menyingung perusahaan yang bandel. Maksudnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Permasalahan utama, kurangnya jumlah ketenagakerjaan dibanding jumlah perusahaan yang harus diawasi. Jumlah pengawasan ketenagakerjaan kami hanya 1.600 orang, sementara perusahaan yang harus diawasi banyak sekali. Kita ingin ada penambahan pengawasan ketenagakerjaan," imbuh dia. 

Dia juga menjelaskan soal Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki fungsi serta kewenangan sangat besar, terutama mengawasi pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan termasuk norma jaminan sosial. Pengawasan tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja dan memastikan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja dan dipenuhi oleh pemberi kerja.

Hal tersebut telah tertera dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Permasalahan-permasalahan di bidang jaminan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dan semua stakeholder terkait yang harus dihadapi dan diselesaikan agar para pekerja sebagai pihak yang lebih lemah terlindungi, dan tercipta situasi yang kondusif bagi dunia usaha," ucap Sugeng.

Pada saat yang sama,  Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi juga menjelaskan bahwa tujuan PKS tiga lembaga pemerintah ini untuk memanfaatkan sumber daya. Selain itu juga untuk menyinergikan fungsi para pihak agar saling membantu dan mendukung supaya Program Jaminan Sosial dapat berjalan ekeftif, efisien dan terkoordinasi.

"Melalui PKS ini bisa meningkatkan kualitas pengelolaan masing-masing program baik di tingkat pusat maupun daerah. Target 264 juta penduduk Indonesia menjadi peserta pada 1 Januari 2019. Saat ini yang tercatat baru sekitar 192.029.686. Masih ada 71 juta lagi target yang harus dipenuhi, dari road maping yang ditetapkan pemerintah," jelas Bayu. 
 
Hal tersebut juga diamini Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis yang mengatakan pentingnya sinergi supaya program-program Jaminan Sosial di Tanah Air dapat diimplementasikan dengan baik dan merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Dirinya menulai sinergi antar lembaga ini akan sangat membantu dalam mewujudkan universal coverage bagi pekerja di Indonesia.

"Harapan kami, sinergi antar lembaga akan mampu mendorong pekerja ataupun pemberi kerja untuk segera mendaftar menjadi peserta, dengan cara-cara persuasif dan edukatif, serta law enforcement," kata Ilyas.
 
Tak hanya itu saja, Ilyas juga memaparkan bahwa dari sektor formal, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 488 ribu perusahaan (berbadan hukum resmi). Namun pihaknya menargetkan perusahaan-perusahaan mikro yang jumlah pelaku usahanya sangat banyak, tapi jumlah tenaga kerjanya sedikit untuk mengikuti kepesertaan. 

"Kita mengutamakan sosialisasi edukasi bagaimana manfaat program BPJS sehingga perusahaan dan pekerja ikut dengan kesadaran karena manfaatnya besar," ucapnya.
 



(ROS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360