Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Aturan Diskriminasi Sawit Berlaku Otomatis Mei 2019

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit
Desi Angriani • 12 April 2019 21:18
Jakarta: Indonesia bersama Malaysia dan Kolombia melakukan diplomasi terkait diskriminasi komoditas sawit ke Uni Eropa (UE). Upaya diplomasi tersebut tampak berjalan sia-sia lantaran ketentuan embargo sawit berlaku otomatis Mei 2019.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan regulasi tersebut akan berlaku baik mendapat persetujuan maupun tidak mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa.
 
Ketentuan itu berlaku otomatis dalam jangka waktu maksimum dua bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan oleh Komisi Eropa pada Maret lalu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kemungkinan besar prosedur ini yang akan digunakan karena hingga saat ini pembahasan regulasi ini belum dijadwalkan oleh Parlemen maupun Dewan Eropa," ujar Darmin dalam sebuah jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.
 
Darmin menerangkan setelah aturan tersebut berjalan hingga 2021 maka UE kembali membuka kesempatan untuk mereview regulasi ini. Termasuk mengkaji metodologi maupun kriteria-kriteria dalam penetapan high-risk dan low-risk ILUC.
 
Meski demikian, UE dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif dalam menjembatani pemahaman mengenai produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya.
 
"Beberapa pemangku kepentingan industri kelapa sawit di UE akan membentuk wadah komunikasi terkait upaya kampanye positif kelapa sawit di UE," ungkap dia.
 
Adapun kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi)/indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).
 
RED II dan Delegated Regulation merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020-2030.
 
Dalam RED II, UE diwajibkan untuk memenuhi target 14 persen energi terbarukan pada sektor transportasi, sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030.
 
Selanjutnya, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC) dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada 2019.
 
Untuk komoditas yang berisiko rendah Indirect Land Use Change (Low-Risk ILUC) rendah dibatasi sebesar konsumsi pada 2020 dengan batas maksimum tujuh persen dari total konsumsi biofuel.
 
Mulai Januari 2024, kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (ILUC) diturunkan secara bertahap (phase-out) sampai nol persen pada 2030.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif