Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

Pengusaha Sawit Menantikan Hasil Terbaik Hadapi UE

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit
Ilham wibowo • 09 April 2019 13:29
Jakarta: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) tengah menantikan hasil terbaik upaya melawan diskriminasi produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa (UE). Dukungan kini tengah digalang bersama produsen kelapa sawit dari mancanegara.
 
Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan pihaknya ikut serta mengawal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang tengah berada du Brussels, Belgia. Dalam pertemuan itu, Indonesia bergabung bersama negara-negara produsen sawit dalam wadah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
 
"Saat ini tim pemerintah sedang berada di Brussel untuk melakukan pembicaraan dengan UE. Gapki juga ikut sebagai anggota delegasi, kita tunggu hasilnya," kata Mukti kepada Medcom.id, Selasa, 9 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Delegasi RI berangkat pada 8-9 April 2019 dalam rangka misi bersama (joint mission). Tujuan utama joint mission ini menyampaikan kekecewaan dan melawan Delegated Act yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.
 
Gapki mendukung penuh upaya pemerintah dalam misi ini. Pasalnya, persoalan kelapa sawit ini berhadapan dengan kebijakan UE yang notabene merupakan unsur pemerintah negara di Eropa.
 
Langkah UE yang sangat mendiskriminasikan kelapa sawit dinilai akan menimbulkan efek domino. Bukan tak mungkin pelarangan serupa dari negara lainnya bakal bermunculan dengan motif yang beragam.
 
Dukungan penuh juga diberikan terkait upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang bakal mengajukan gugatan ke World Trade Organization (WTO). Tindakan ini merespons kebijakan diskriminatif UE yang mengklasifikan produk kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi/Indirect Land Use Change (ILUC). Tindakan sepihak itu kini bahkan telah diadopsi dalam regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).
 
"Gapki mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kalau nantinya akan menggugat WTO," ungkapnya.
 
Sebelumnya, negara-negara Anggota CPOPC memandang undang-undang yang anti kelapa sawit sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan. CPOPC menduga kompromi itu dilakukan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari Bunga Matahari (sunflower) dan rapseed maupun minyak nabati impor lainnya seperti Soya Bean oil yang kurang kompetitif.
 
Dalam pandangan CPOPC, maksud dari undang undang yang diusulkan itu adalah untuk membatasi dan secara efektif melarang semua minyak sawit di Uni Eropa untuk pengunaan BIO Fuel melalui penelitian yang cacat secara ilmiah dengan mempergunakan ILUC (Indirect Land Use Change) perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung.
 
Kriteria yang tidak berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan yang dipergunakan dalam Delegated Act sengaja memfokuskan minyak kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi tanpa mengupayakan untuk memasukkan penelitian lingkungan yang lebih luas terkait budidaya minyak nabati lainnya termasuk rapeseed dan soya oil.
 
Lebih lanjut, resolusi undang-undang yang diajukan dipandang CPOPC sebagai instrumen unilateral yang ditujukan terhadap produsen minyak kelapa sawit. Resolusi UU itu justru dinilai menghambat pencapaian pengentasan kemiskinan dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pereserikatan Bangsa Bangsa (SDGs) lainnya.
 
CPOC sangat menentang Delegated Act yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak memerhatikan pembangunan berkelanjutan karena ILUC yang berisiko tinggi.
 
UE dinilai menggunakan undang-undang delegated act untuk memberlakukan larangan impor minyak kelapa sawit dan lebih mendorong promosi minyak nabati yang ditanam sendiri di kawasan UE.
 
CPOPC dengan tegas menyuarakan keprihatinan, karena asumsi-asumsi yang didasarkan pada kriteria yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta contradictionary bertolak belakang dengan fakta.
 
Argumentasi Komisi Uni Eropa bahwa Undang-undang yang diresolusikan didasarkan pada alasan ilmiah dan lingkungan sangat irasional sebagaimana argumentasi Komisi Uni Eropa. Disimpulkan bahwa minyak kedelai dari sumber selektif telah dikategorikan sebagai ILUC risiko rendah, meskipun penelitian internal UE sendiri menyimpulkan bahwa kedelai lebih bertanggung jawab terhadap deforestasi.
 
Manuver politik Komisi Uni Eropa secara jelas bertujuan untuk menghilangkan minyak kelapa sawit dari pasar Uni Eropa secara sepihak. Hal ini bukan saja merugikan negara produsen minyak kelapa sawit, tapi juga korporasi pengguna minyak kelapa sawit di Uni Eropa yang telah melakukan investasi besar, terutama dalam melakukan pengembangan bio fuel untuk menggantikan bahan bakar berbasi fosil. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Uni Eropa dan Konvensi Internasional di bidang Ekonomi dan Hak Sosial.
 
CPOPC akan menyampaikan kekhawatiran Pemerintah kepada para pemimpin dan otoritas Uni Eropa dengan harapan dapat membuka jalan menuju solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Termasuk pihak stakeholders sebagai pengguna minyak kelapa sawit dari Uni Eropa.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif