Pimpinan DPR Minta Perbedaan Data Pangan Disudahi

Anggi Tondi Martaon 23 Mei 2018 16:14 WIB
berita dpr
Pimpinan DPR Minta Perbedaan Data Pangan Disudahi
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (Foto:MI/Susanto)
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta permasalahan perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan harus segera disudahi. Dengan begitu, pemerintah memiliki acuan yang tepat dan sama dalam mengambil suatu kebijakan terkait stok dan kebutuhan pangan.

Hal ini dikatakan Taufik menyusul rencana impor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan. Padahal sebelumnya, pemerintah sudah mengimpor beras 500 ribu ton pada Januari 2018. 

Di sisi lain, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan saat ini stok beras surplus. Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor.

"Ini menjadi pertanyaan besar. Kementan mengakui stok beras surplus, tapi Kemendag bilangnya kurang sehingga perlu impor. Perbedaan data ini harus disinkronkan. Jangan ada perbedaan data lagi. Kalau memang stok beras surplus, seharusnya tidak perlu impor,” kata Taufik, dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 Mei 2018.

Taufik mendorong transparansi data pangan nasional untuk dibuka dan disinkronkan. Jangan seolah malah ada perang data antar institusi internal pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Perum Bulog.

“Data dari internal pemerintah sebaiknya disinkronkan dulu. Jangan karena perbedaan data, tiba-tiba langsung ambil kebijakan impor. Kalau stok surplus, pakai stok yang ada, dan serap gabah dari petani kita. Kalau selalu impor, yang kasihan petani. Harga gabah akan terus turun, sehingga akan membuat kesejahteraan petani sulit tercapai,” ucap politikus PAN itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Perum Bulog menyatakan stok komoditas strategis pangan, khususnya beras terbilang cukup dan aman, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2018.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Karyawan Gunarso menjelaskan, stok beras saat ini sebesar 1,2 juta ton terdiri atas 1,050 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP), dan sisanya beras untuk komersial Bulog.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebutkan pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. Kementerian Perdagangan memberikan batas impor kepada Perum Bulog sepanjang April-Juli 2018. 

Izin impor beras tahap kedua dikeluarkan pada saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian.



(ROS)