Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: MI/RAMDANI
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: MI/RAMDANI

Investasi Harus Datangkan Berkah bagi UMKM

Ekonomi investasi bkpm umkm ekonomi indonesia
Suci Sedya Utami • 20 November 2019 07:16
Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan setiap investasi yang masuk ke daerah-daerah harus melibatkan pengusaha lokal, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu dianggap penting agar fondasi perekonomian Indonesia lebih kuat dari sebelumnya.
 
"Setiap investasi harus menjadi berkah bagi UMKM. Mereka sudah teruji bertahun-tahun, dan mereka lah yang tahan uji terhadap setiap turun-naiknya gelombang perekonomian," kata Bahlil, dalam keterangan resminya, Rabu, 20 November 2019.
 
Menurut Bahlil selama ini mayoritas investasi di Indonesia lebih banyak melibatkan pengusaha-pengusaha besar, sementara pengusaha lokal hanya menjadi penonton. Ke depan, kondisi ini menjadi perhatian BKPM, sebab erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lebih dari itu, kebijakan seperti ini akan berkaitan langsung dengan keadilan berusaha dan kesejahteraan masyarakat umumnya," tutur dia seraya menambahkan selain pengusaha lokal untuk menarik investasi, BKPM akan mengambil posisi sebagai eksekutor, bukan klinik.
 
Ia mencontohkan Vietnam yang kini menjadi kawasan paling laris bagi investor asing, terutama investor asal Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal tersebut tidak lain karena otoritas yang menangani investasi melakukan upaya menjemput bola, bukan hanya menunggu pasien yang datang ke klinik.
 
"Kita harus mengawal, merawat, hingga sang investor mengambil keputusan atau eksekusi untuk berinvestasi di Indonesia," kata mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.
 
Di sisi lain, Ekonom Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika mengatakan tantangan untuk meningkatkan kinerja investasi di Indonesia adalah pemerataan investasi ke luar Jawa. Selain itu, investasi juga belum menyentuh sektor-sektor industri strategis, dan perizinan yang kompleks.
 
"Oleh karena itu, perlu ada perbaikan perizinan, pemberian insentif pada investor yang berinvestasi di luar Pulau Jawa, serta pengarahan investasi pada sektor-sektor strategis untuk menjadi tugas utama pemerintah saat ini," kata Erani.
 
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar yang mengatakan pengusaha berharap pemerintah membenahi aspek regulasi dan birokrasi, melalui jaminan kepastian hukum, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta penyamaan persepsi dan transparansi tentang kebijakan pemerintah.
 
"Kendala-kendala perizinan perlu segera ditangani pemerintah, seperti melalui penyederhanaan regulasi melalui program Omnibus Law," ujarnya.
 
Sanny menambahkan pemerintah perlu mempermudah masuknya investor asing dengan pembaruan kebijakan ketenagakerjaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana logistik untuk meningkatkan daya saing.
 
"Masalah pertanahan dan tata ruang wilayah, serta gangguan keamanan dan ketertiban juga perlu perhatian serius pemerintah," jelas Sanny yang juga Ketua Apindo bidang Properti dan Kawasan Ekonomi ini.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif