Illustrasi. MI/Susanto.
Illustrasi. MI/Susanto.

Pemindahan Ibu Kota Bakal Jaga Hutan Lindung

Ekonomi pemindahan ibukota
Ilham wibowo • 10 Juli 2019 16:40
Jakarta: Lokasi Ibu Kota Indonesia yang akan berada di Pulau Kalimantan bakal mengusung konsep hijau untuk seluruh konstruksi bangunan. Lahan yang digunakan pun disebut tak akan menyentuh area hutan lindung.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, memastikan aspek ramah lingkungan jadi langkah strategis dalam pengengenbangan wilayah di kawasan ibu kota baru. Kebun kelapa sawit yang tidak produktif di Pulau Kalimantan saat ini bahkan dalam tahap reforestasi.
 
"Desain kota akan mengarah ke forest city, aspek hijau dan hutan tetap terjaga," kata Bambang di R. Rapat Benny S. Mulyana, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang memastikan ibu kota baru akan sangat nyaman untuk ditinggali dengan tingkat kebersihan udara yang terjaga. Polisi yang dihasilkan dari gas buang kendaraan pun bakal turut ditekan.
 
"Harus benar benar hijau dan energi terbarukan, clean and renewable energi," ungkapnya.
 
Tak hanya itu, aspek lingkungan sosial juga menjadi fokus perhatian. Bambang mengatakan Pulau Kalimantan memiliki kebudayaan unik lantaran heterogen dan bisa menerima kehadiran pendatang baru dari etnik di wilayah lain.
 
"Masyarakat adat kita juga paham dan pelajari sosiologinya, masyarakat sudah terbiasa dengan pendatang," paparnya.
 
Lokasi ibu kota baru ini diproyeksikan akan menampung 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200 ribu jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25 ribu jiwa.
 
Rencananya dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektar dengan total pendanaan sebesar Rp446 triliun. Bambang menuturkan, lahan di kawasan yang akan segera diumumkan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat itu saat ini belum ada penduduk.
 
"Kita tidak akan gusur masyarakat adat dan kebudayaan, kita bangun di tanah kosong, jadi tidak ganti atau menempati wilayah yang ada penduduknya," ujarnya.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif