BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.
BPJS Kesehatan. Foto : MI/Ramdani.

BPJS Kesehatan Koordinasi dengan Pemerintah

Ekonomi BPJS Kesehatan
Nia Deviyana • 10 Oktober 2019 15:48
Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi seruan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang meminta mereka membereskan utang di sejumlah rumah sakit di Jawa Timur, yang sudah memasuki masa jatuh tempo.
 
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menuturkan pihaknya dengan pemerintah pusat masih membahas skema yang tepat untuk menyelesaikan utang tersebut.
 
"Saat ini pemerintah masih berproses untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran, kemungkinan dengan melakukan upaya penyesuaian iuran JKN-KIS," ujar Iqbal saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 10 Oktober 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menambahkan, BPJS Kesehatan akan terkena denda ganti rugi akibat keterlambatan tersebut.
 
"Sehingga kita pasti berupaya memenuhi klausul perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RS, kalau tidak dendanya makin besar," ungkapnya.
 
Tunggakan utang BPJS Kesehatan Jawa Timur yang tersebar di 325 rumah sakit di Jatim mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), agar segera ada pencairan dana talangan.
 
"Saat tugas ke Jakarta, saya sudah membawa data-data yang ada di rumah sakit di Jatim. Saya berharap dari suasana yang sekarang dihadapi rumah sakit yang membangun kerja sama dengan BPJS, ini kan tinggal dua bulan lagi jatuh tempo, jadi mereka harus mendapatkan support yang sudah terverifikasi agar tunggakan utang itu segera bisa terbayarkan," ujar Khofifah, di Surabaya, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Selain itu, Khofifah mengatakan anggaran talangan tersebut memang sudah disiapkan oleh Kemenkeu. Namun sampai saat ini tinggal menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo.
 
"Kami sudah komunikasikan dengan Pak Wamenkeu, ini anggarannya sudah ada, PMKnya juga sudah siap, tapi Peraturan Menterinya (Permen) tinggal menunggu Perpresnya. Jadi ini menjadi penting untuk bisa memberikan rasa aman, bahwa rumah sakit harus bisa tetap melayani pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Insyaallah akan segera terealisasi," kata Khofifah.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif