Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Andalkan KPBU, Berikut Rincian Biaya Pemindahan Ibu Kota

Ekonomi pemindahan ibukota
Eko Nordiansyah • 16 Mei 2019 13:40
Jakarta: Pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan pemindahan ibu kota sebesar Rp466 triliun.
 
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan mengandalkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai pemindahan ibu kota. Ini dilakukan demi mengurangi pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Data Bappenas menyebut dana dari APBN hanya sebesar Rp30,6 triliun dari kebutuhan sebanyak Rp466 triliun. Sementara pembiayaan dengan skema KPBU mencapai Rp340,6 triliun, dan sisanya pemerintah berharap ada investasi swasta sebesar Rp95 triliun untuk membangun fasilitas penunjang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Rp30,6 triliun dari APBN itu per tahun hanya Rp6 triliun. Itu enggak akan mengganggu prioritas lain. Kenapa? Karena kita memakai aset manajemen di wilayah ibu kota baru," kata Bambang dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Biaya untuk membangun fasilitas utama seperti gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, hingga istana negara dan bangunan strategis TNI/ Polri sebanyak Rp32,7 triliun. Hanya istana negara dan bangunan strategis TNI/ Polri yang akan dibiayai menggunakan APBN.
 
Sementara untuk membangun fasilitas pendukung seperti rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan dibutuhkan Rp265,1 triliun. Mayoritas kebutuhan dananya akan dibiayai menggunakan skema KPBU serta investasi dari swasta ataupun BUMN.
 
Adapun untuk membangun sarana penunjang berupa sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, pengolahan limbah, hingga sarana olahraga memerlukan Rp156,2 triliun yang semuanya mengandalkan KPBU. Sedangkan untuk membangun ruang terbuka hijau diperlukan Rp4 triliun, dan pengadanaan lahan Rp8 triliun yang menggunakan APBN.
 
"Kita akan bangun ada taman budaya, botanical garden di pusat pemerintahan. Di pusat pemerintahan di kota maju ada museum yang jadi pelajaran untuk peradaban, merepresentasikan ibu kota negara. Lalu perluasan ada national park," pungkas dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif