Ekonom Senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono. Dok;MI.
Ekonom Senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono. Dok;MI.

Ekonom: Mustahil Indonesia Tidak Impor

Ekonomi impor ekonomi indonesia
Nia Deviyana • 16 Januari 2019 21:14
Jakarta: Ekonom Senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai mustahil bila Indonesia tidak melakukan impor. Tony menyoroti janji kampanye Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menghentikan impor.
 
"Saya kira ini positif, cuma terkadang suka ekstrem. Misalnya hentikan impor, itu kan tidak mungkin. Saya tidak menemukan ada negara yang tidak impor," kata Tony dalam diskusi bertajuk Menanti Asa Perekonomian Dua Calon Pasangan Pemimpin Indonesia di Hotel Milenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Dalam teori ekonomi, lanjut Tony, sebuah negara yang tidak melakukan perdagangan internasional, termasuk impor berarti tengah menjalankan autarki atau sistem ekonomi swasembada.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Nah, autarki ini cuma terjadi di India, saat zamannya Mahatma Gandhi. Tapi kan enggak mungkin negara melakukan autarki, terigu saja kita impor karena untuk tanaman gandum kita tidak bisa panen. Indonesia itu cocoknya salak pondoh," tambah dia, seraya berkelakar.
 
Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji tak akan melakukan impor di sektor pangan dan energi. Ketua Umum Partai Gerindra itu berjanji membuat masyarakat Indonesia bediri di kaki sendiri. Ia juga berjanji mewujudkan swasembada pangan dan energi.
 
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai impor Indonesia pada Desember 2018 yang turun dibanding November 2018. Selisih penurunan tercatat sebesar 9,60 persen.
 
Menurut Kepala BPS Suhariyanto, kondisi nilai impor ini dipengaruhi penurunan nilai impor migas sebesar USD901,5 juta atau selisih 31,45 persen. Kondisi penurunan juga terjadi pada impor nonmigas sebesar USD721,0 juta atau selisih 5,14 persen.
 
Suhariyanto memaparkan, golongan barang dengan peningkatan impor cenderung pada kelompok bahan baku seperti besi dan baja sebesar 4,96 persen. Kemudian diikuti pupuk 38,26 persen, senjata amunisi 289,58 persen, serta golongan kapal terbang dan bagiannya sebesar 188,94 persen.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif