Ilustrasi daun tembakau. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi daun tembakau. (FOTO: Medcom.id)

Pengamat: Menkeu Perlu Benahi Sektor Cukai IHT

Ekonomi tembakau
23 April 2019 11:06
Jakarta: Keberhasilan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam mereformasi perpajakan perlu dilanjutkan pada sektor bea cukai, khususnya optimalisasi cukai industri hasil tembakau (IHT).
 
"Menkeu berhasil mereformasi perpajakan. Selain amnesti pajak, kesuksesan lainnya ialah penyederhanaan administrasi. Yang sudah diimplementasikan yakni NPWP NIK, prosedur restitusi dipercepat, sengketa pajak diperpendek, dan dokumen pajak disederhanakan. Tax reform sudah berjalan dan menyederhanakan administrasi," ujar pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dalam keterangannya kepada wartawan, akhir pekan lalu.
 
Seperti diketahui, Sri Mulyani mendapatkan penghargaan Menkeu Terbaik Asia Pasifik 2019 versi majalah Finance Asia untuk kali ketiga pada 2 April lalu. Salah satu indikatornya ialah kesuksesan melakukan amnesti pajak sejak 2016. Kebijakan itu untuk meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, kata Yustinus, Menkeu juga perlu membenahi cukai IHT. Saat ini masih ada pabrikan besar asing berpenghasilan triliunan rupiah yang membayar tarif cukai rendah. Padahal kemampuan gabungan produksi sigaret keretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) mereka melebihi tiga miliar batang per tahun.
 
"Jadi intinya, (penggabungan) batasan produksi ini untuk pengendalian. Jadi harus dilakukan, komposisi (persaingan) mesti imbang antara yang besar dengan besar dan yang kecil dengan kecil."
 
Sebelumnya, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan penggabungan batasan produksi pada 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan 146/2017. Dengan kebijakan itu, pabrikan besar asing yang produksi gabungannya SKM dan SPM melebihi tiga miliar batang per tahun harus membayar cukai tertinggi pada kedua segmen itu. Namun, kebijakan itu ditunda pada tahun lalu oleh Kemenkeu.
 
Harapan sama disampaikan ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Dia meminta pemerintah untuk melanjutkan rencana tersebut. Hal itu akan mengoptimalisasi penerimaan negara dan kebijakan cukai. "Ini diharapkan dapat menutup potensi penghindaran cukai dan mengoptimalisasi penerimaan cukai," tegasnya. (Media Indonesia)
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif