Menteri Perhubungan Budi Karya. (FOTO: Medcom.id/Farhan)
Menteri Perhubungan Budi Karya. (FOTO: Medcom.id/Farhan)

2019, Kemenhub Gandeng PO Bus untuk Mudik Gratis

Ekonomi mudik lebaran kementerian perhubungan
Kautsar Widya Prabowo • 16 Juni 2018 11:36
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melibatkan Perusahaan Otobus (PO) untuk menjadi kendaraan mudik gratis dari pemerintah ataupun swasta untuk agenda mudik 2019. Hal tersebut menyusul protes dari PO yang mengeluhkan turunnya omzet Lebaran 2018 lantaran maraknya agenda mudik gratis.
 
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan untuk PO bus yang ingin dilibatkan dalam agenda mudik gratis, harus dapat menyediakan bus dalam kondisi yang layak pakai.
 
"Saat ini baru bus pariwisata, Nanti banyak PO akan kita libatkan. Tidak usah pusing mereka enggak dapat mudik gratis. Tapi mereka harus memperbaiki bus yang layak pakai," ujarnya dalam open house di kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Jumat, 15 Juni 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia pun menegaskan, untuk bus yang tidak layak jalan, jangan berharap untuk dapat peluang menjadi kendaraan mudik gratis 2019.Dia mengungkapkan, selama arus mudik 2018, telah ditemukan sekitar 25 persen bus yang tak layak pakai. Angka tersebut diklaim tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
 
Hal ini menjadi momok tersendiri, untuk dapat menyediakan bus dalam kondisi layak pakai pada masyarakat. Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu melihat permasalahan tersebut karena industri transportasi bus yang belum baik.
 
"Angka tahun sebelumnya belum menurun, masih menjadi PR besar. Karena industrinya belum baik," tegas dia.
 
Selain itu, untuk memajukan sistem transportasi bus, pihaknya menyarankan untuk beberapa PO bus yang belum merambah ke dunia digital dalam proses ticketing, diimbau agar transportasi bus semakin berkembang.
 
"Kalau dia (PO bus) mau baik, harus dengan tiket online, jadi sistemnya terstruktur," imbuhnya.
 
Lebih lanjut, untuk mengantisipasi pihak yang masih menjalankan bus yang tidak layak pakai, akan diberikan sanksi pencopotan izin trayek dan izin PO.
 
"Kalau bus yang tidak layak pakai di parkir di garasi enggak ada hukuman. Tapi kalau sudah keluar jalan ada hukuman, kita hilangkan izin trayek dan kalau sudah masif kita bekukan izin PO-nya," tutupnya.
 

 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif