Presiden Joko Widodo. Foto  : MI/RAMDANI.
Presiden Joko Widodo. Foto : MI/RAMDANI.

Jokowi Minta Kementerian Kumpulkan Perusahaan Asing yang Batal Investasi

Ekonomi investasi asing
Desi Angriani • 11 September 2019 17:02
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta kementerian/lembaga menginventarisasi seluruh perusahaan asing yang batal berinvestasi. Jokowi ingin mengetahui kendala dan penyebab penanaman modal asing itu batal masuk ke Indonesia.
 
"Tolong dicek semuanya, saya minta dicek satu persatu masalahnya ada di mana biar segara debottlenecking dan jembatan apa yang menyebabkan sulitnya realisasi," ujar Jokowi membuka rapat terbatas perbaikan ekosistem investasi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.
 
Menurutnya, perbaikan ekosistem investasi dalam lima tahun terakhir tidak berjalan optimal mulai dari peringkat kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business) hingga penyederhanan perizinan lewat Online Single Submission (OSS).Hal ini tercermin dari peralihan modal dan investasi dari 33 perusahaan asal Tiongkok yang kabur ke Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Thailand. Tak satupun yang masuk ke Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tapi dalam faktanya itu belum cukup, tidak cukup. Saya kira kita harus bisa lebih cepat lagi," imbuh dia.
 
Dia mengakui proses penanaman modal asing ke dalam negeri masih menghadapi persoalan klasik seperti aturan yang berbelit dan berubah-ubah. Untuk itu, Presiden akan menuntaskan persoalan ekosistem investasi dalam satu bulan ke depan.
 
"Mulai hari ini kita akan terus menerus setiap dua hari kita akan rapat khusus berkaitan dengan perbaikan ekosistem investasi, terus menerus, betul-betul sehingga kita dapatkan sebuah keputusan yang konkret sehingga perbaikan ekosistem investasi," pungkasnya.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya mengatakan ratusan perizinan bermasalah akan dihapus dalam dua bulan ke depan. Pemerintah saat ini masih mengumpulkan daftar perizinan di setiap kementerian dan lembaga yang mengganggu penanaman modal.
 
"Mungkin enggak sampai seribu, ratusan lah. Masih didata di setiap kementerian/lembaga," ujar Darmin di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif