Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Patricia Vicka)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id/Patricia Vicka)

Ada Potensi Maladministrasi di Balik Kerugian Peternak Ayam Mandiri

Ekonomi pertanian peternakan
Ilham wibowo • 08 Maret 2019 16:40
Jakarta: Kerugian yang dialami peternak ayam mandiri jadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Potensi kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinilai telah terjadi.
 
Anggota Komisioner ORI Alamsyah Saragih mengatakan pihaknya telah menerima laporan aduan langsung dari peternak ayam mandiri. Keluhan disampikan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Perhimpunan Insan Peternak Rakyat (Pinsar), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Perhimpunan Peternak Unggas Nasional (PPUN), serta Agriwatch.
 
"Setidaknya kami mendapat dua unsur yang layak untuk dinaikan menjadi dugaan maladministrasi," kata Alamsyah di kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Alamsyah menyebut telah terjadi indikasi kelemahan kontrol lembaga pemerintah di sektor perunggasan. Selain itu, asosiasi peternak ayam yang merugi pun jumlahnya cukup banyak. Kondisi peternak yang gulung tikar tak sebanding dengan tingkat konsumsi daging ayang ayam yang terus meningkat.
 
"Ada pembiaran karena tidak ada regulasi untuk melindungi 25 persen peternak rakyat. Kami lihat semua begitu bebas, tidak ada market, kemudian perusahaan integrasi bisa masuk dan ada gejala predatory pricing," ungkapnya.
 
Alamsyah memastikan bakal menelusuri paket kebijkan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini tugas yang dikelola Kementerian Pertanian. Tak adanya regulasi yang mengatur penguasaan perunggasan dinilai bentuk diskriminasi. Pasalnya, industri besar bisa bebas mengambil lahan bisnis peternak mandiri di pasar tradisional.
 
"Kalau ini terjadi bukan sekadar regulasi tapi konstitusi kita terancam, karena ini bagian dari mata rantai produksi hajat hidup orang banyak, Pasal 33 UUD sudah dijamin," ungkapnya.
 
Ombudsman juga bakal menelusuri ihwal adanya pembiaran intervensi berlebihan dari industri perunggasan sekala besar. Kontrol pemerintah saat ini, kata dia, masih kurang adil kalau hanya mengandalkan mekanisme patokan harga eceran tertinggi (HET).
 
"Menurut saya itu kurang fer kalau harga di atas HET dikejar tapi ketika harga jatuh regulasi absen dibiarkan. Ini masuk dalam perlakukan diskriminatif terhadap pelaku usaha, itu bagi kami salah satu maladministrasi," paparnya.
 
Laporan para peternak ayam mandiri ini telah diterima dan dikaji selama 14 hari. Hasil laporan bakal berujung rekomendasi saat lembaga yang menjadi aduan lambat melakukan respons.
 
"Hasilnya tergantung, kalau ada korektif pemerintah yang dirancang dengan mereka para peternak ayam mandiri kami tidak akan masuk. Kalau prosesnya lambat kami berikan rekomendasi," tuturnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif