RI-Australia Perkuat Kerja Sama Ekonomi
Menkeu Sri Mulyani. Dok: AM2018bali.
Canberra: Indonesia dan Australia berkomitmen untuk memperkuat hubungan kerja sama di bidang ekonomi yang dikenal dengan program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera).

Peningkatan kerja sama tersebut dibuktikan dengan penandatangan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Australian Treasurer Josh Frydenberg MP.

Sebagai negara dalam satu kawasan Asia Indonesia dan Australia telah banyak melakukan kerja sama. Dalam isu perekonomian dan fiskal, Indonesia dan Australia perlu melakukan pembaruan informasi kebijakan dan berbagi pengalaman masing-masing negara terkait kebijakan pendapatan dan perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan jasa keuangan serta ekonomi Internasional.

Ani sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan cakupan dalam kerja sama tersebut antara lain kunjungan bilateral, konferensi/lokakarya, penelitian bersama. Pertukaran informasi, magang/pertukaran pegawai, dan jadwal kerja sama tahunan.

Kedua pihak akan memfasilitasi pertukaran dan pembagian informasi mengenai praktik kebijakan yang terbaik dan berbagi pengalaman teknis melalui PROSPERA.

"Kami sangat menghargai komitmen Pemerintah Australia dalam kerja sama yang baik antar negara. Kementerian Keuangan sangat terbantu atas pengalaman Australia dalam mengelola fiskal dan juga reformasi perpajakan," kata Ani dalam keterangan resminya, Senin, 5 November 2018.

Melalui PROSPERA, sejumlah staf senior Treasury ditempatkan di kantor Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan. Kerja sama ini memperbaharui MoU sebelumnya yang ditandatangani pada  2013.

Saat itu Australian Treasurer dan BKF mengadakan dialog kebijakan ekonomi bilateral (Bilateral Economic Policy Dialogue/BEPD). Setiap tahun, Treasury dan BKF akan mendiskusikan dan menentukan prioritas bersama terkait kebijakan di tahun mendatang dan diadakan di lokasi yang bergantian.

Topik yang dibahas dalam BEPD antara lain topik internasional, regional, maupun bilateral yang menjadi kepentingan bersama. BPEP melengkapi dialog kebijakan tingkat tinggi  yang telah dibentuk 2006.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id