Peserta mengantre BPJS. (FOTO: dok MI)
Peserta mengantre BPJS. (FOTO: dok MI)

Deaktivasi 5,2 Juta Penerima Bantuan Iuran Minim Sosialisasi

Ekonomi jkn bpjs kesehatan
Media Indonesia • 02 Agustus 2019 11:49
Jakarta: Kebijakan deaktivasi sebanyak 5,2 juta penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi menghilangkan hak warga miskin yang hendak mengakses layanan kesehatan. Pemerintah dan BPJS harus mengawal agar menghindari kejolak yang berpotensi muncul di masyarakat.
 
Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan hal itu, kemarin, terkait kebijakan pemerintah yang menonaktifkan 5,2 juta peserta PBI alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. "Sebenarnya (warga penerima PBI) ada yang masih berhak tapi sudah dicabut. Jangan sampai terjadi pelanggaran hak yang baru," ujar Tulus di Jakarta.
 
Ia pun mempertanyakan bagaimana apabila ada anggota PBI yang dideaktivasi dan membutuhkan pengobatan, sementara ia belum jadi peserta mandiri. Akhirnya mereka harus berobat dengan mekanisme non BPJS Kesehatan. Untuk itu Tulus meminta BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial mengantisipasi hal itu.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk diketahui, penonaktifan 5,2 juta peserta PBI dan menggantinya dengan warga prasejahtera sesuai data terbaru di Kementerian Sosial dengan jumlah yang sama hanya jeda satu hari sebelum ditetapkan. Tulus menyebutkan jeda tersebut terlalu cepat.
 
Menurut dia, pihak BPJS Kesehatan bersama Kementerian Sosial sebaiknya membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI. Posko ini untuk warga yang merasa dirinya masih layak mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah.
 
Penonaktifkan 5.227.852 peserta PBI yang tadinya dibayarkan iuran kepesertaannya oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sebanyak 5.113.842 individu memiliki NIK dengan status tidak jelas.
 
Jumlah warga tersebut juga disebutkan secara keseluruhan tidak memanfaatkan layanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sejak 2014 hingga saat ini. Sementara sebanyak 114.010 individu tercatat telah meninggal, memiliki data ganda, dan pindah segmen atau menjadi lebih mampu.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif