Pemerintah Didesak Bentuk Badan Pangan Nasional

Faisal Abdalla 28 April 2018 17:29 WIB
ketahanan pangan
Pemerintah Didesak Bentuk Badan Pangan Nasional
Komisioner Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla.
Jakarta: Pemerintah diminta segera membentuk badan pangan nasional. Pembentukan badan pangan nasional merupakan amanat undang-undang.
 
Hal tersebut ditegaskan oleh Komisioner Ombudsman sekaligus mantan Direktur Pelayanan Publik Badan Urusan Logistik (Bulog), Lely Pelitasari Soebekty.
 
"Undang-undang memandatkan pemerintah membentuk badan yang punya otoritas mengelola dan menjaga stabilitas pangan. Sebagai mandat undang-undang, tentu hal ini menjadi wajib," kata Lely di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 28 April 2018.
 
Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebut untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, dibentuk sebuah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Baca: Tantangan Ketahanan Pangan di Asia

Selain amanat undang-undang, pembentukan badan pangan nasional diperlukan dalam rangka menyelaraskan kebijakan antar pemangku kepentingan di bidang pangan. Menurut Lely, saat ini kebijakan antar kementerian/lembaga di bidang pangan kerap tak sinkron.
 
"Misalnya, Bulog ditugaskan untuk beli terus, di satu sisi kementerian yang lain memutuskan mengganti raskinnya menjadi bentuk yang lain, sehingga berasnya yang sudah kadung banyak tidak bisa disalurkan," pungkas Lely.
 
Lebih lanjut lagi, Lely meminta pemerintah membuat kebijakan pangan yang tak bias sektoral. "Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga apapun kecurigaan yang diarahkan kepada pemerintah jelang 2019 bisa dibuktikan tidak ada, bukan hanya dibantah," pungkas Lely.





(FZN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360