UU BUMN Direvisi untuk Mengatur Perlindungan Aset Negara
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Totok Daryanto. Foto: Dok. DPR
Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Totok Daryanto menilai UU yang mengatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah saatnya dilakukan revisi. Hal ini bertujuan untuk mengatur penguatan BUMN. 

RUU yang baru tentang BUMN ini diharapkan Totok bisa mengatur tentang perlindungan terhadap aset negara. Sebab, aset negara ini ditujukan untuk kemakmuran masyarakat.

"Undang-undang ini sudah cukup lama, dari tahun 2003. BUMN in iadalah badan usaha yang mereka bersaing dengan badan usaha swasta lainnya. Jadi mesti diberi keleluasaan supaya mereka bisa benar-benar menjadi pemain bisnis yang handal," kata Totok dalam keterangan tertulisnya, Kamis 26 April 2018.

Politikus PAN ini juga menginginkan adanya keberpihakan pemerintah agar BUMN lebih maju dibanding perusahaan lain, terutama perusahaan asing. "Sebab BUMN selama ini kurang mampu bersaing dengan swasta lain, jadi mestinya kita lebih mengutamakan BUMN daripada perusahaan asing," tukasnya.

Selain itu, Totok meilai perlu adanya jaminan pada para direksi dan para pimpinan BUMN dalam mengembangkan usaha negara. Tanpa jaminan, sambung Totok, bisa membuat kinerja usaha tidak profuktif.

"Bahwa mereka bisa mengembangkan karirnya dengan baik dan tidak selalu merasa terancam atau setiap saat nasibnya tidak pasti, itu akan membuat kinerja atau suasana kerja tidak baik," ujarnya.



(ROS)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360