Kelapa Sawit. Foto : MI/Gino.
Kelapa Sawit. Foto : MI/Gino.

Jokowi Ancam Perwakilan Bisnis Uni Eropa terkait Diskriminasi Sawit

Ekonomi kelapa sawit
Desi Angriani • 28 November 2019 14:45
Jakarta: Presiden Joko Widodo mengancam perwakilan bisnis Uni Eropa (UE) terkait diskriminasi komoditas sawit. Diskriminasi tersebut akan memengaruhi kerja sama ekonomi Indonesia dan UE.
 
"Tentu saja, Indonesia tidak akan tinggal diam dengan diskriminasi ini," kata Jokowi di hadapan belasan perwakilan bisnis Uni Eropa (UE) di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
 
Jokowi menuturkan masalah diskriminasi sawit merupakan batu sandungan dalam penguatan kerja sama ekonomi. Pasalnya, kelapa sawit Indonesia terus menerima diskriminasi dari sisi kebijakan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami menaruh hormat pada hukum dan prinsip-prinsip internasional. Namun harus saya akui dari sisi ekonomi kita mengalami batu sandungan," ungkap dia.
 
Ia pun berharap diskriminasi kelapa sawit akan menemukan jalan keluar dalam negosiasi tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE atau EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Di dalamnya turut dibahas mengenai masa depan minyak kelapa sawit Indonesia.
 
"Saya berharap kelompok kerja dapat berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kelapa sawit," pungkasnya.
 
Adapun kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi)/indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).
 
RED II dan Delegated Regulation merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020-2030.
 
Dalam RED II, UE diwajibkan untuk memenuhi target 14 persen energi terbarukan pada sektor transportasi, sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030.
 
Selanjutnya, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC) dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada 2019.
 
Untuk komoditas yang berisiko rendah Indirect Land Use Change (Low-Risk ILUC) rendah dibatasi sebesar konsumsi pada 2020 dengan batas maksimum tujuh persen dari total konsumsi biofuel.
 
Mulai Januari 2024, kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (ILUC) diturunkan secara bertahap (phase-out) sampai 0 persen pada 2030.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif