Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto : Medcom.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto : Medcom.

BPKM Jadi Pusat Urusan Izin di Kementerian

Ekonomi bkpm
Ilham wibowo • 29 Januari 2020 16:07
Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sebelumnya sebagai lembaga pemerintah non-kementerian statusnya telah naik satu tingkat menjadi lembaga pemerintah. Perubahan ini dipastikan turut berpengaruh terhadap kewenangan seperti dalam mengurus perizinan.
 
"Atas dasar pemikiran Pak Presiden penguatan BKPM diubah menjadi institusi eksekutor. BKPM diangkat satu tingkat menjadi lebaga pemerintah dan dikasih fasilitas sama dengan kementrian," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Januari 2020.
 
Terpusatnya mengurus perizinan di kementrian dan lembaga tersebut akan dimulai pada 4 Februari 2020. Kebijakan ini pun dinilai sangat efektif bagi pelaku usaha yang serius ingin berinvestasi dan mendapat pelayanan yang baik. Mereka tak perlu lagi menghadapi banyak pejabat yang dinilai cukup menghambat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dipilihnya BKPM sebagai pusat perizinan pun mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (Inpres 7/2019). Inpres ini dikeluarkan dalam rangka percepatan kemudahan berusaha untuk mendorong peningkatan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja.
 
"Karena ada sebuah pemahaman atau kejadian bahwa izin di semua kementerian itu membuat kesulitan bagi pengusaha, makanya disentralkan di BKPM," ungkap Bahlil.
 
Terkait teknis, lanjut Bahlil, BKPM telah membuat sistem yang bisa diakses seluruh pemohon izin. Misalnya saja untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) yang kewenangannya tetap di Kementerian ESDM akan tetapi pejabatnya yang memiliki kompetensi tersebut berada di BKPM.
 
"Kan tidak mungkin BKPM ngerti tambang, teknis tetap dilakukan kementerian teknis tapi (proses izin) diselesaikan lewat BKPM dengan menepatkan pejabat penghubungnya," paparnya.
 
Nantinya BKPM akan memiliki 25 pejabat dari kementrian dan lembaga yang ditunjuk untuk mengurus teknis perizinan. Durasi dalam memroses penerbitan izin pun dipastikan bisa mendapatkan jaminan kejelasan.
 
"Tidak perlu ke departemen teknis tapi cukup ke BKPM, ini pengusaha yang mau dan pengusaha penting diberi ruang positif agar bisa meningkatkan profit dan agar mereka punya kontribusi ke negara, termasuk pajak impor barang modal," ucapnya.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif