Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI

YLKI Dukung BPJS Kesehatan Gunakan Kader Penagih Iuran

Ekonomi BPJS Kesehatan
Nia Deviyana • 07 November 2019 07:35
Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung rencana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan menggandeng masyarakat sebagai kader penagih iuran tertunggak. Namun, YLKI memberikan catatan khusus yang meminta BPJS Kesehatan memastikan kualitas kolektornya.
 
"Yang kita minta agar kolektornya tidak seperti debt collector bank. Harus ada standar operasi yang jelas dan dipastikan juga apakah memenuhi kualifikasi atau tidak," ujar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 6 November 2019.
 
Lebih lanjut, Tulus menilai, sistem penagihan yang merekrut kader dari kalangan masyarakat dinilai tepat. Cara ini, kata Tulus, juga kerap dilakukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya seperti PLN dan Telkom.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semua BUMN yang dibebani utang nasabahnya pakai kolektor. Caranya saja berbeda-beda. Telkom, misalnya, tunggakan konsumennya per tahun Rp350 miliar. Mereka juga pakai kolektornya untuk menagihnya. PT PLN juga mengerahkan kolektornya dengan karakteristiknya masing-masing," paparnya.
 
Kepala Humas BPJS M Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan program kader JKN-KIS bersifat kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan individu pilihan yang memiliki kapasitas sesuai persyaratan dan kriteria tertentu.
 
"Misalnya tokoh penduduk desa setempat, memiliki pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan atau keagamaan. Jadi beda dengan debt collector bank," jelas Iqbal.
 
Iqbal menambahkan kader bertugas berkunjung ke rumah-rumah atau melakukan sosialisasi secara berkelompok. "Saat berkunjung, kader mencatat nomor kartu peserta dan kontaknya. Selanjutnya peserta binaan diedukasi dan diingatkan untuk membayar tunggakan," jelasnya.
 
Meski bertindak sebagai kolektor, Iqbal menekankan, kader tidak boleh meminta pembayaran secara tunai, melainkan mengarahkan anggota membayar ke opsi-opsi pilihan pembayaran yang telah disediakan, seperti ATM atau minimarket.
 
Sebagai mitra, kader akan mendapatkan komisi sebesar 25 persen dari iuran tertunggak yang berhasil dikumpulkan. "Jadi imbal hasil berbanding lurus dengan capaian kinerja masing-masing," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif