Illustrasi. Dok : Setkab.
Illustrasi. Dok : Setkab.

Atasi Defisit, BPJS Kesehatan Diminta Berpedoman pada Prinsip Ekuitas

Ekonomi bpjs kesehatan
Nia Deviyana • 22 Agustus 2019 19:48
Jakarta: Kolektibilitas yang buruk disebut-sebut sebagai penyebab utama defisit BPJS Kesehatan. Praktisi dari BPJS Review, Odang Muchtar menuturkan sekitar 18 juta orang menunggak iuran BPJS pada 2018. Artinya, tingkat kolektibilitas BPJS Kesehatan hanya mencapai 54 persen saja.
 
"Jadi kalau dari sudut pandang angka memang benar (karena kolektibilitas yang buruk)," jelas Odang saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 22 Agustus 2019.
 
Odang pun menilai 'penyakit' BPJS tidak hanya sebatas di penagihan. Lebih dari itu, akar permasalahan yang harus dibenahi sebetulnya terkait fasilitas pelayanan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menjabarkan ada prinsip yang dilanggar pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang mana ada tiga kelas perawatan dalam program JKN yakni kelas I, II, dan III. Padahal, jika berpedoman pada prinsip ekuitas, iuran jaminan sosial tidak seharusnya dihubungkan langsung dengan kelas.
 
"Contohnya BPJS Tenaga Kerja, perusahaan akan potong gaji Anda 0,3 persen untuk jaminan kematian. Tentu yang gaji Rp10 juta dengan yang Rp3 juta beda dong potongannya, tetapi ketika terjadi kematian, dapatnya sama Rp48 juta," terang Odang.
 
Sayangnya hal tersebut tidak diberlakukan pada BPJS Kesehatan. Di badan penyelenggara tersebut, jelas Odang, peserta yang membayar lebih banyak mendapatkan kelas yang lebih tinggi. Dia menilai dengan prinsip ekuitas seharusnya meski iuran berbeda, pelayanan yang diberikan tetap harus sama.
 
"Kalau yang gaji Rp3 juta mendapatkan perawatan kelas 2, bosnya yang gaji Rp100 juta juga harus dapat perawatan kelas 2. Tapi jangan diartikan sama rata sama rasa," kata Odang.
 
Dia menjabarkan orang yang mampu seharusnya bisa mendapatkan perawatan kelas VIP dengan selisih harga dibayarkan langsung ke rumah sakit atau menggunakan tambahan asuransi swasta.
 
"Jadi dengan demikian industri rumah sakit dan asuransi tetap tumbuh. Rumah sakit juga punya pendapatan dari banyak sumber. Kalau mengandalkan BPJS saja tentu marginnya tipis," tuturnya.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya meluapkan kekesalannya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Ani, sapaannya, kesal lantaran banyak peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran lantas membiarkan pemerintah terus-menerus menutup defisit.
 
"Karena yang di situ tidak populer, yang di sini enak, jadi semua orang bicara seolah-olah menteri keuangan yang belum bayar, padahal kami sudah bayar dan memberi bantuan," ucapnya di Komisi XI DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019.
 
Menurutnya penunggakan iuran oleh peserta menyebabkan defisit BPJS Kesehatan terus membengkak hingga mencapai Rp19,4 triliun di 2018. Di sisi lain, badan penyelenggara justru lembek dalam mendisiplinkan para peserta yang tidak membayar iuran.
 
Ani bilang direksi BPJS Kesehatan lebih mudah meminta bantuan Kementerian Keuangan untuk menutup defisit BPJS ketimbang menagih tunggakan iuran.
 
"Nanti dengan mudah saja datang ke Kementerian Keuangan saja, ini defisit, kan seperti itu yang terjadi sekarang. Lebih mudah menagih dan minta bantuan ke menteri keuangan daripada nagih," ungkapnya dengan nada tinggi.
 
Ia menambahkan kewajiban peserta ialah membayar iuran yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah hanya menanggung iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti PNS, TNI-Polri dengan formula lima persen dari penghasilan tetap dibagi beban pemerintah.
 
Di luar itu, peserta bukan PPU ditanggung oleh perusahaan dengan formula satu persen peserta dan empat persennya badan usaha. Begitu pula dengan masyarakat yang mendaftar secara mandiri, memiliki porsi iuran masing-masing.
 
"Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement," tegas Ani.
 
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp1,9 triliun pada 2014. Jumlah itu meningkat menjadi Rp9,4 triliun pada 2015, dan Rp6,7 triliun pada 2016. Lalu defisit BPJS Kesehatan membengkak dua kali lipat menjadi Rp13,8 triliun pada 2017 dan di 2018 defisitnya menjadi Rp19,4 triliun.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif