Barang bukti benih lobster yang berhasil diamankan oleh petugas. (Foto: Dokumentasi KKP)
Barang bukti benih lobster yang berhasil diamankan oleh petugas. (Foto: Dokumentasi KKP)

Ada 123 Kasus Penyeludupan Hasil Perikanan Sepanjang 2019

Ekonomi penyelundupan
Ilham Pratama Putra • 14 Mei 2019 23:15
Jakarta: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sepanjang 2019 sudah ada 123 kasus pelanggaran penyelundupan hasil perikanan.
 
Kepala BKIPM KKP Rina mengatakan, kasus penyelundupan ini didominasi oleh penyelundupan benih lobster (BL). Selain itu adapula penyeludupan kepiting bertelur, dan beberapa jenis hasil laut lainnya.
 
Padahal, kata Rina pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Republik Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Berdasarkan Permen KP ini, diberikan batasan larangan bahwa tidak boleh benih lobster atau lobster di bawah ukuran 200 gram dan lobster bertelur dikeluarkan,” kata Rina di Jakarta, Selasa 14 Mei 2019.
 
Pihaknya mencatat penyeludupan paling sering terjadi di Provinsi Jambi. Hal itu disebabkan posisi geografis Jambi yang notabene adalah Pantai Timur Indonesia yang dekat sekali dengan Singapura yang merupakan daerah tujuan favorit penyeludupan.
 
“Sehingga dengan dengan cepat, begitu mereka (pelaku penyelundupan) sampai di pinggir laut, mereka akan sewa speedboat dengan 4-5 motor tempel 200 PK. Dengan demikian, kita akan dengan cepat kehilangan mereka kalau kecepatan kita tidak bisa mengimbangi,” jelas Rina.
 
Rina juga meminta petugas untuk mewaspadai berbagai kemungkinan penyelundupan. Mengingat bulan April, Mei, dan Juni adalah puncak kembang biak lobster.
 
“Orang-orang tertentu yang mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan bahwa ini sebetulnya hak nelayan. Dan penangkap lobster Indonesia berusaha mendapatkannya, dan mendapatkan keuntungan yang besar dari lalu lintas benih lobster tersebut,” papar Rina.
 
Menurut Rina, ada dua modus penyelundupan yang kini sering digunakan. Pertama, lewat jalur darat dengan menggunakan kontainer dan kedua lewat jalur udara.
 
“Mereka mencoba mengalihkan perhatian, mengganti model pengiriman sehingga kita membutuhkan kerja sama yang kuat di lapangan,” ucap Rina.
 
Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) berhasil gagalkan penyelundupan 205.370 ekor benih lobster (BL) senilai Rp30,8 miliar di Provinsi Jambi.
 
Diketahui, sepanjang 2019 hingga saat ini tim gabungan KKP, SKIPM, dan polisi telah berhasil diselamatkan sekitar 1,6 juta BL. Jumlah BL tersebut ditaksir senilai dengan 260 miliar rupiah.
 
Adapun para pelaku penyelundupan BL ini, dapat dijerat dengan Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Jo Pasal 55, 56 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1,5 miliar.
 

(EKO)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif