Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN)
Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN)

Ekonomi Papua Diminta Tidak Mengandalkan Freeport

Ekonomi freeport
Annisa ayu artanti • 09 Mei 2019 06:01
Jakarta: Pengamat Budi Santoso menilai seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tidak melulu mengandalkan aktivitas PT Freeport Indonesia sebagai penggerak perekonomian meski sejauh ini aktivitas Freeport itu menjadi andalan pemerintah daerah.
 
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan turunnya produksi tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bumi Cenderawasih berkontraksi sebesar minus 20,13 persen pada triwulan pertama 2019.
 
Secara statistik, Budi yang juga Direktur Centre For Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) mengatakan, aktivitas Freeport memang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga jika aktivitas produksi terganggu sangat memengaruhi terhadap aktivitas ekonomi lainnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, ia melihat, penurunan produksi Freeport saat ini bersifat sementara. Seharusnya pemerintah daerah mencari upaya lain untuk mengantisipasinya. "Pengurangan sifatnya hanya sementara dan itu sudah direncanakan. Pemerintah daerah seharusnya bisa mengantisipasinya," kata Budi, kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019
 
Budi menyebutkan beberapa aktivitas ekonomi yang sangat terpengaruh ketika penurunan produksi Freeport adalah sub kontraktor, sektor jasa, dan suplier.
 
Penurunan Produksi Selama 2 Tahun ke Depan
 
Di temui di tempat berbeda, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyampaikan, penurunan produksi terjadi karena peralihan tambang open pit ke tambang bawah tanah (underground mining). Penurunan produksi itu akan terjadi selama dua tahun ke depan.
 
"Dalam masa transisi di mana tambang bawah tanah belum mencapai produksi yang optimal, akan terjadi penurunan jumlah produksi selama kira-kira dua tahun ke depan. Setelah 2022, produksi diharapkan kembali normal dan lebih lagi," jelas Riza.
 
Sejauh ini, Riza menjelaskan pihak Freeport Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara, khususnya provinsi Papua. Freeport Indonesia telah memberikan manfaat langsung berupa pajak, royalti, dividen dan pembayaran lain. Pada 2018 sebesar USD2,2 miliar dan selama 1992-2018 sebesar USD19,5 miliar.
 
Meski demikian, Riza mengakui, akibat penurunan produksi saat ini memang mengurangi jumlah royalti yang diterima negara. Namun, dia enggan buka suara berapa persentase penurunan royalti yang dimaksud.
 
"Terjadi pemurunan royalti yang disetor ke negara akibat produksi berkurang," ucap Riza.
 
Seperti diketahui, Analisis Statistik BPS Provinsi Papua Eko Mardiana mengatakan kontraksi pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Mimika disebabkan karena lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi cukup dalam hingga minus 51,52 persen akibat turunnya produksi tambang Freeport.
 
Dia menjelaskan aktivitas ekonomi pada triwulan pertama 2019 yang tidak sepadat triwulan keempat 2018 menyebabkan hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian merupakan kategori berkontraksi paling dalam yaitu sebesar minus 25,04 persen.
 
"Pada triwulan pertama 2019 ini, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tidak menunjukkan perubahan yang berarti," katanya, seraya menambahkan PDRB per kapita pada triwulan pertama 2019 mencapai Rp12,95 juta, sementara PDRB tanpa pertambangan dan penggalian sebesar Rp10,05 juta.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif