Ilustrasi (MI/ROMMY PUJIANTO)
Ilustrasi (MI/ROMMY PUJIANTO)

Plafon KUR 2019 Ditetapkan Rp140 Triliun

Ekonomi perbankan kur
28 Desember 2018 08:15
Jakarta: Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menetapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2019 mencapai Rp140 triliun. Adapun angka itu meningkat dibandingkan dengan plafon KUR 2018 yang sebesar Rp123 triliun.

"Untuk bunganya tetap tujuh persen (per tahun)," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2018.

Ia menjelaskan peningkatan plafon KUR tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan 5,2 persen, pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy), dan tingkat inflasi terjaga di tingkat 2,88 persen sampai dengan September 2018.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



"Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit berada di kisaran 1,25 maka kami perkirakan 12 persen pertumbuhan KUR-nya," ujar Iskandar. Sementara itu, lanjut dia, anggaran pembayaran bunga ditetapkan sebesar Rp11,989 triliun untuk 2019. Iskandar memastikan bahwa sebanyak 60 persen alokasi KUR pada 2019 akan dimanfaatkan untuk sektor produksi yakni pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa-jasa.

Sementara realisasi untuk KUR sektor produksi tercatat mencapai 45,6 persen sampai dengan akhir November 2018. Pemerintah akan mendorong KUR khusus untuk sektor perikanan, peternakan rakyat, dan industri garam di 2019 mengingat realisasi KUR di bidang-bidang tersebut masih minim.

"Banyak penduduk kita bekerja di sektor itu, maka tidak adil bagi mereka menyerap tenaga kerja terbesar namun tingkat kemiskinan untuk sektor-sektor itu masih tinggi. Maka itu kami harapkan dalam rangka untuk pemerataan ekonomi ke arah sana," ujar dia.

Kemudian, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga mengusulkan adanya skema KUR untuk pensiunan dalam rangka memperluas penyaluran KUR. KUR tersebut akan diberikan kepada para pensiunan dan atau pegawai pada Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif.


(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi