Menteri Bambang: OJK Dukung Penerbitan Surat Berharga Perpetual

Dian Ihsan Siregar 23 April 2018 12:01 WIB
ojkbappenas
Menteri Bambang: OJK Dukung Penerbitan Surat Berharga Perpetual
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Ciptadana Infrastruktur Indonesia yang berinvestasi pada Surat Berharga Perpetual (SBP) yang diterbitkan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro memberikan apresiasi terhadap dukungan dan terobosan yang diberikan oleh OJK tersebut. Menurut dia, skema investasi Surat Berharga Perpetual merupakan suatu terobosan dalam menjawab tantangan kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah.

"Terbitnya Surat Berharga Perpetual tidak akan tercapai tanpa dukungan dan terobosan dari OJK. OJK telah memberi landasan hukum dan ijin untuk kepentingan penerbitan SBP," kata Bambang, dalam keterangan resminya, Senin, 23 April 2018.

Bambang juga memberi apresiasi kepada Kementerian BUMN yang sangat aktif mendorong peran BUMN dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana-dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif sehingga mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur.

Bambang berharap SBP yang diterbitkan PT PP untuk proyek PLTU Meulaboh akan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri. "Ini menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan," ungkap dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hoesen mengatakan, SBP yang telah diterbitkan dapat menjadi underlying dari produk pengelolaan investasi di Pasar Modal yang ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur, seperti RDPT dan DINFRA.

Dirinya akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrument di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrument pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur.

Selain itu, Hoesen juga mengapresiasi terobosan kreatif yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dan berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspirasi sekaligus diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur.

CEO PINA Center for Private Investment Eko Putro Adijayanto menambahkan, momentum penerbitan SBP dapat menjadi sentimen positif dan preseden yang baik dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Eko Putro menyatakan dirinya akan terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan OJK, Kementerian BUMN, dan stakeholders lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif.

"Dengan penerbitan Surat Berharga Perpetual ini melalui skema PINA, dia akan terus berinovasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema pembiayaan kreatif sesuai dengan kebutuhan, baik investor, pemilik proyek, dan pihak terkait lainnya. Sehingga dapat menjadikan PINA sebagai salah satu terobosan dan solusi dalam mengatasi gap pembangunan infrastruktur di Indonesia tanpa membebani anggaran negara," tukas Eko.

S‎eperti diketahui, proyek PLTU Meulaboh telah ditandatangani Akta Perjanjian SBP antara PTPP dengan PT Ciptadana Asset Management, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Skema investasi SBP ini merupakan terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara massif di Indonesia.

SBP diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk selaku induk dari PT PP Energi. Jumlah dana yang diharapkan dapat dipenuhi melalui skema ini mencapai Rp8 triliun yang akan digapai secara bertahap dalam empat tahun. ‎Kementerian BUMN sendiri memberikan dukungan secara penuh kepada PTPP dengan dikeluarkannya surat persetujuan pemenuhan investasi sebesar Rp1 triliun pada tahap awal penerbitan instrumen tersebut.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id