Ilustrasi Pegadaian - - Foto: Medcom.id/ Ilham Wibowo
Ilustrasi Pegadaian - - Foto: Medcom.id/ Ilham Wibowo

OJK Dukung Pembentukan UU Pegadaian

Ekonomi ojk pegadaian
Eko Nordiansyah • 12 Maret 2019 12:46
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pembentukan Undang-Undang (UU) pegadaian. Hal ini dikarenakan hampir seluruh industri jasa keuangan sudah memiliki UU tersendiri sebagai payung hukum yang meregulasi seluruh kegiatannya.
 
Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK Mochammad Ihsanuddin mengatakan, industri perbankan, perasuransian, hingga pasar modal sudah memiliki UU sendiri kecuali pegadaian.
 
"Bahkan industri penjaminan yang akhirnya baru mulai di-regulate itu tahun 2008 itu sudah memiliki UU Nomor 1 tahun 2016. Jadi pegadaian ini termasuk terlambat menurut saya," kata Ihsan ditemui di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 12 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini kegiatan pegadaian baru diatur dalam Peraturan OJK (?POJK) Nomor 31?/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Aturan itu memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan perlindungan bagi konsumen.
 
Secara umum, POJK ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan dan prosedur perizinan usaha, kegiatan usaha yang diperkenankan. Tak hanya itu, OJK juga mengatur penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha pegadaian berdasarkan prinsip syariah.
 
"Itu (POJK) adalah untuk menertibkan mereka agar bisa ada reporting, ada kualifikasi, penyimpanan barang jaminan dan kualifikasi pengelola juga. Itu yang namanya sertifikasi penaksir itu enggak sembarangan orang bisa makanya ada sertifikasinya," jelas dia.
 
Ihsan menambahkan, OJK hanya bisa menunggu inisiatif pemerintah bersama dengan DPR untuk membahas Rancangan UU Pegadaian. Sejauh ini OJK telah melakukan studi akademis yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam membentuk payung hukum bagi kegiatan pegadaian.
 
Adapun OJK mengusulkan poin-poin dalam UU Pegadaian ini nantinya bisa sama seperti UU dari industri jasa keuangan lainnya. Ihsan berharap UU bisa lebih melengkapi POJK tentang pegadaian yang sudah lebih dulu dibuat oleh OJK, sehingga pengawasannya bisa lebih maksimal.
 
"Mengatur kelembagaannya, dari bab 1, definisi-definisi. Kemudian ada masalah perizinan, prudential regulation, tata kelola prinsip kehati-hatian, kecukupan modal dan lain-lain. Kemudian persyaratan tempat dan modal disetor dan lain-lain. Kemudian pembinaan pengawasan, pelaporan, pemeriksaan, kemudian sanksi. Semua itu sebagai satu kesatuan seperti UU yang lain, ada semuanya," pungkasnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif