Pemerataan Harus jadi <i>Mainstream</i> Strategi Pembangunan
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
Jakarta: Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek samping pembangunan. Justru sebaliknya, pemerataan harus menjadi mainstream dari strategi pembangunan.

"Jangan sampai pembangunan berorientasi pada pertumbuhan dulu, setelah itu baru dicari jalan atau strategi agar pertumbuhannya lebih merata, lebih inklusif. Jadi seolah-olah pemerataan baru datang belakangan," ungkap Bambang, dalam keterangan resminya, Selasa, 17 Juli 2018.

Menurut Bambang, sudah seharusnya mindset pembangunan berubah. Jika pemerataan ingin dijamin lebih baik, sejak awal perlu direncanakan strategi, bahwa pemerataan sudah harus menjadi target pembangunan.

Jangan sampai, sambung dia, kegiatan pembangunan yang beriorientasi pada pertumbuhan malah membuat pemerataan semakin memburuk. Hasilnya, membuat banyak pihak panik mencari cara untuk mengatasinya.

"Oleh karena itu, agar kita tidak terlalu banyak membuang-buang energi mengatasi kesenjangan wilayah akibat pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, sebaiknya aspek pemerataan sudah harus menjadi mainstream pembangunan. Tidak lagi hanya sekadar efek samping pembangunan," kata Bambang.

Saat Indonesia Development Forum (IDF) 2018, Bambang sebelumnya mengatakan pembangunan sosial dan ekonomi yang tidak merata antarwilayah merupakan salah satu tantangan utama pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di pulau Jawa, yang berkontribusi sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di sisi lain, pembangunan sosial dan ekonomi di luar pulau Jawa, khususnya bagian timur Indonesia mengalami ketertinggalan.‎

Selain antarwilayah, Bambang menyebutkan, ketimpangan juga terjadi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Keduanya memiliki kualitas pelayanan dasar yang tidak merata. Padahal, hal ini sangat krusial bagi produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial penduduk.

Paradoks ini diprediksi akan semakin lebar pada masa mendatang sehingga menyebabkan ketimpangan wilayah lebih besar. Ketimpangan wilayah yang terus berlanjut akan memperlemah suatu daerah, akibat dari pengurasan sumber daya oleh daerah yang lebih maju serta berpindahnya penduduk usia produktif dari daerah tertinggal.

Untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang terjadi antarwilayah dan intrawilayah, Bambang menilai strategi yang dikedepankan mengarah pada pembangunan dengan karakteristik wilayah tertentu, seperti ‎pembangunan wilayah dengan potensi dan daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, dengan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan perkotaan metropolitan.

Kemudian, ada ‎pembangunan wilayah dengan skala ekonomi wilayah dan ekonomi lokal yang potensial, dengan menitikberatkan pada pembangunan pusat kegiatan wilayah atau lokal, kawasan perdesaan, dan kota-kota sedang. Terakhir, p‎embangunan wilayah dengan infrastruktur dan pelayanan dasar yang tertinggal, yang menitikberatkan pada pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah kepulauan, dan kawasan timur Indonesia.

"Strategi tersebut dijalankan untuk mengatasi berbagai isu utama pembangunan yang menimbulkan ketimpangan wilayah di Indonesia," pungkas dia.

 



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id