NEWSTICKER
Ilustrasi. FOTO: MI/BAGUS SURYO
Ilustrasi. FOTO: MI/BAGUS SURYO

Omnibus Law Diminta Berpihak kepada Pengusaha Kecil

Ekonomi ukm umkm Omnibus Law
Antara • 16 Januari 2020 11:01
Mamuju: Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Provinsi Sulawesi Barat meminta agar Omnibus Law dapat memudahkan pengusaha kecil UKM di seluruh Indonesia. Hal itu dianggap penting agar UKM bisa tumbuh dan berkembang lebih maksimal di masa-masa yang akan datang.
 
"Kami meminta agar Omnibus Law dapat memudahkan pengusaha kecil UKM di seluruh Indonesia, bukan hanya pengusaha makro dan pengusaha asing," kata Ketua Pengurus Wilayah KAMI Sulawesi Barat Ashari Rauf, seperti dikutip dari Antara, di Mamuju, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Ia mengatakan masyarakat harus memahami dengan baik pentingnya Omnibus Law dan kehadirannya diharapkan mendukung peningkatan Iklim Investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah demi mendukung kemajuan Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia semua elemen harus mendukung Omnibus Law, sepanjang penyederhanaan regulasi sebagai payung hukum teesbut tetap pro kepada rakyat Indonesia dan memberi dampak pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan daya saing khususnya di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
 
"Kehadiran Omnibus Law ini nantinya harus menciptakan wirausaha baru yang semakin tumbuh, kemudian memberi peluang dan cipta lapangan kerja bagi tenaga kerja dan buruh, dan mereka mendapatkan rasa adil dan kesejahteraan," katanya.
 
Ia menambahkan kehadiran Omnibus Law harus memberi jaminan dan rasa aman dan perlindungan kepada tenaga kerja dan buruh. Sebab selama ini sering pihak pengusaha tidak bertanggung jawab kepada buruh tenaga kerja, khususnya seperti yang terjadi di Sulawesi Barat.
 
"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima, utamanya keadilan ekonomi harus menjadi spirit atas lahirnya gagasan Omnibus Law ini," tuturnya.
 
Ashari mengatakan, pihaknya akan mengawal lahirnya rencana pemerintah dalam menghadirkan Omnibus Law yang saat ini digodok oleh pemerintah. "Dan kepada pemerintah daerah harus siap dengan anggaran, SDM dan mengaplikasikan di lapangan, serta tetap bersinerji mendorong Omnibus Law ini utamanya bagi eksekutif dan legislatif," pungkasnya.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif