Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.

Pemerintah Targetkan Biaya Logistik Indonesia 10% di 2045

Ekonomi logistik
Desi Angriani • 09 Oktober 2019 12:07
Jakarta: Pemerintah menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 10 persen terhadap Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini menyusul upaya Indonesia dalam mencapai predikat negara berpenghasilan tinggi atau negara maju pada 2024 nanti.
 
"Kalau kita sudah menjadi negara maju biaya logistiknya mesti di bawah 10 persen," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Bambang menjelaskan biaya logistik nasional saat ini berada di angka 24 persen atau tertinggal jauh dari Vietnam, Malaysia, Thailand, India, Tiongkok, dan Singapura.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2018, Indonesia berada di peringkat 46. Sementara Malaysia, Vietnam, dan Thailand masing-masing berada di peringkat 41, 39, dan 32. Posisi terbaik diraih Singapura di peringkat ke-7.
 
"Biaya logistik kita tertinggi di angka 24 persen. Vietnam saja di 20 persen," ungkapnya.
 
Pemerintah, lanjut Bambang, dapat memangkas biaya logistik dalam negeri melalui dua cara yakni, membangun infrastruktur dan memperbaiki jaringan distribusi. Dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur diperiode berikutnya, Logistics Performance Index Indonesia diyakini membaik hingga menekan biaya logistik di bawah 20 persen pada 2024.
 
"Kuncinya di situ," kata Bambang singkat.
 
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengungkapkan penyebab sulitnya biaya logistik dalam negeri turun karena volume logistik di Indonesia tidak seimbang antara wilayah timur dan barat. Biaya logistik dari timur Indonesia ke wilayah Jawa lebih murah daripada sebaliknya lantaran tidak ada muatan.
 
"Sama juga terjadi di laut dengan tol laut, ini penyebab dari biaya logistik tinggi selain karena tidak efisien proses logistik kita," ujarnya, saat dihubungi Medcom.id, di Jakarta, Kamis, 24 Januari lalu.
 
Di sisi lain, sulitnya menekan biaya logistik disebabkan kenaikan tarif kargo udara atau Surat Muatan Udara (SMU) oleh sejumlah maskapai. Mereka terpaksa melakukan penyesuaian demi menutupi kerugian operasional akibat mahalnya harga avtur yang disertai oleh pelemahan nilai tukar rupiah.
 
"Tarif biaya SMU karena melemahnya rupiah dan biaya operasional maskapai penerbangan," imbuh dia.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif