Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.

Kemenkeu Evaluasi Penyaluran Dana Desa Fiktif

Ekonomi dana desa
Desi Angriani • 07 November 2019 16:26
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengevaluasi penyaluran dana ke sejumlah desa fiktif di Indonesia. Perkara ini diduga merugikan keuangan negara atas alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2016-2018.
 
"Lagi diminta Ibu review ke dirjen perimbangan keuangan," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
 
Askolani menjelaskan hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam mereformasi kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke depan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sudah ada tapi mungkin mereka akan koordinasikan. Untuk jadi bahan kebijakan ke depan untuk perbaikan," tegas dia.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkap ada desa fiktif alias 'desa siluman' yang aktif menerima program Dana Desa. Maksudnya 'desa siluman' tersebut adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah.
 
Desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hingga 30 September 2019, realisasi dana desa mencapai Rp42,2 triliun atau mencapai 62,9 persen.
 
Dalam pengusutan KPK, terdapat 34 desa bermasalah di Kabupaten Konawe yang ditemukan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra). Empat di antaranya fiktif, sisanya memang benar-benar ada tetapi tanggal surat keputusan (SK) pembentukan dimanipulasi.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif