Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto: dok MI/Panca Syurkani.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto: dok MI/Panca Syurkani.

Bappenas: Ibu Kota Baru Dipimpin Manajer Kota

Ekonomi bappenas Ibu Kota Baru
Desi Angriani • 29 November 2019 18:25
Jakarta: Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan area terbatas seluas 6.000 hektare (ha) di ibu kota baru bakal dipimpin oleh manajer kota. Area tersebut masuk ke dalam bagian pusat pemerintahan yang seluas 40 ribu ha.
 
Total luas lahan Ibu Kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini mencapai 250 ribu ha.
 
"Nantinya area khusus (restricted area) seluas 6.000 ha akan dipimpin oleh Manajer Kota," katanya ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat, 29 November 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, pilkada bakal ditiadakan di restricted area atau di dalam pusat pemerintahan yang sebesar 40 ribu ha tersebut.
 
Pasalnya badan otoritas akan menjadi status dari ibu kota baru. Dengan kata lain, daerah ini memiliki wewenang khusus sehingga tak akan berfungsi seperti pemerintahan di daerah lainnya.
 
"Mungkin di luar 40 ribu itu lah boleh ada pilkada, karena 40 ribu itu menjadi buffer area," ungkap dia.
 
Suharso menambahkan pemindahan ibu kota bakal dipercepat dengan mengamendemen 54 aturan melalui konsep omnibus law. Di antaranya 14 undang-undang (UU), 43 peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), dan peraturan menteri (Permen).
 
Naskah akademik omnibus lawIbu Kota Negara (IKN) ini sudah dikirim ke DPR agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Sementara Perpres pembentukan badan otorita masih dalam proses.
 
"Jadi di grouping,kemudian ada yang UU-nya direvisi, yang penting supaya alas hukum dari aturan UU itu bisa digunakan segera karena kalau tidak, kita tidak bisa mulai," pungkas dia.
 
Pemindahan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, mempertimbangkan aspek ketahanan bencana, daya dukung lingkungan, ketersediaan air, lahan infrastruktur, keekonomian, hingga keamanan.
 
Proses pembangunan ibu kota baru ini akan membutuhkan dana sedikitnya Rp466 triliun. Dari jumlah itu, porsi APBN mencapai Rp89,4 triliun atau sebesar 19,2 persen. Sisanya, mengandalkan KPBU sebesar Rp253,4 triliun atau 54,5 persen, swasta termasuk BUMN sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
 
Pembangunan pusat pemerintahan tersebut antara lain Kompleks Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kementerian/Lembaga dan rumah dinas.
 
Desain ibu kota pun dilakukan melalui sayembara. Saat ini sebanyak 762 orang tercatat menyetor desain ibu kota baru baik secara perseorangan maupun kelompok.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif