Panja Jiwasraya Dipastikan Tidak Tumpang Tindih Antar Komisi. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin
Panja Jiwasraya Dipastikan Tidak Tumpang Tindih Antar Komisi. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin

Panja Jiwasraya Dipastikan Tidak Tumpang Tindih Antar Komisi

Ekonomi Jiwasraya
Husen Miftahudin • 21 Januari 2020 14:53
Jakarta: Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto memastikan panitia kerja (panja) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dibentuk tiga komisi di DPR tidak akan tumpang tindih. Komisi XI sepakat untuk membentuk pengawasan kinerja industri jasa keuangan, utamanya terkait dengan pengawasan dalam penyelesaian kasus Jiwasraya.
 
Sementara, Komisi VI membentuk Panja Jiwasraya dengan fokus untuk memetakan masalah dan memperoleh solusi atas gagal bayar nasabah. Sedangkan Komisi III berfokus pada kasus dugaan korupsi perusahaan asuransi jiwa BUMN tersebut.
 
"Kalau Komisi VI kan membidangi BUMN, Jiwasraya ini adalah BUMN sehingga mereka akan lebih banyak ke korporasinya. Sedangkan kami Komisi XI ini adalah industri keuangan, kami lebih banyak di pengawasan industri keuangan. Komisi III menangani penegakan hukum," ujar Dito dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dito mengklaim panja dari ketiga komisi tersebut telah melakukan koordinasi satu sama lain. Tujuannya, agar ketiga panja Jiwasraya itu mendapatkan kesimpulan yang tidak saling tumpang tindih, sesuai dengan ranah dan tugas masing-masing panja tersebut.
 
"Kami sudah berkoordinasi dengan Komisi VI dan akan terus berkoordinasi dengan Komisi VI dan tentunya dengan Komisi III juga. Sehingga nanti apa yang panja lakukan di masing-masing komisi bisa disinkronisasikan agar kita mendapatkan kesimpulan tidak overlap, tidak tumpang tindih," ungkapnya.
 
Selain Jiwasraya, Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan yang dibentuk Komisi XI juga memprioritaskan permasalahan likuiditas yang membelenggu AJB Bumiputera 1912, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT ASABRI (Persero), dan PT Taspen (Persero).
 
"Ini adalah skala prioritas yang kami putuskan kemarin. Kami sudah tentukan nama-nama anggota panja, kami akan mulai dengan Jiwasraya dulu. Karena dalam perjalanannya itu, pertama yang akan kita panggil adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena semua ada dalam pengawasan OJK," urainya.
 
Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hatari menyatakan pembentukan Panja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan merupakan jaminan agar dana-dana nasabah bisa kembali. Dalam waktu dekat Komisi XI akan memanggil pihak-pihak terkait seperti OJK, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Keuangan untuk mengetahui akar permasalahan yang terjadi pada lembaga jasa keuangan di Indonesia.
 
"Komisi XI ingin mendapat masukan terkait dari beliau-beliau ini, apakah ini mismanajemen, apakah ini kesalahan tata kelola, atau ini memang rencana perampokan secara kolektif. Komisi XI dalam waktu dekat rapat kerja dengan harapan pemerintah memberikan penjelasan secara detail dan jujur sehingga kami ada gambaran untuk melakukan dan mengambil langkah-langkah konkret bagaimana uang nasabah ini kembali," tegas dia.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif