Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita (tengah) saat meluncurkan program 'Wajib Kemas Minyak Goreng. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita (tengah) saat meluncurkan program 'Wajib Kemas Minyak Goreng. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Mendag: 2020 Tak Ada Minyak Goreng Curah

Ekonomi minyak goreng
Fachri Audhia Hafiez • 06 Oktober 2019 10:20
Jakarta: Kementerian Perdagangan meluncurkan program wajib kemas minyak goreng. Progam ini sebagai bentuk mewujudkan Indonesia bebas minyak goreng curah pada 1 Januari 2020.
 
"Resmi sudah pada Januari 2020 tidak ada lagi minyak goreng curah sampai ke pelosok desa, warung, dan pasar harus dalam kemasan," kata Enggar di area parkir Sarinah Plaza, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2019.
 
Enggar mengatakan kebijakan wajib kemas minyak goreng ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan ini mendorong masyarakat agar mengonsumsi minyak goreng kemasan, karena lebih terjamin mutu dan keamanannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Program ini telah berjalan sejak 2014 melalui penerbitan kebijakan minyak goreng kemasan mulai diberlakukan pada 1 April 2017. Namun, implementasi kebijakan ditunda lantaran produsen minyak goreng belum siap memperluas unit pengemasan, dan menumbuhkan industri pengemasan di daerah.
 
"Sejalan dengan penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia) wajib minyak goreng, kebijakan wajib kemas minyak goreng akan diberlakukan pada 1 Januari 2020 tanpa ada masa transisi. Seluruh pelaku usaha wajib menjual minyak goreng kepada konsumen dalam keadaan terkemas dan memenuhi ketentuan yang berlaku," jelas Enggar.
 
Enggar menyebut minyak goreng curah berbahaya bagi kesehatan. Sebab, pengelolaannya tidak higienis.
 
"Banyak sekali (minyak) dari restoran, dari warung, dari segala macam diolah. Sehingga terlihat bening itu pun seolah-olah bening, biasanya diletakkan di drum, di tempat-tempat yang warnanya hitam," ujar Enggar.
 
Kemendag berkewajiban memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi unsur kesehatan. Para produsen perlu memenuhi persyaratan dalam kemasan dan harga tidak boleh berubah.
 
"Minyak goreng dalam kemasan itu upaya pemerintah bersama swasta bersama dengan para pengusaha, untuk bisa menjamin minyak goreng kelapa sawit itu sehat higienis. Bukan minyak bekas, bukan minyak yang terkontaminasi berbagai penyakit," tegas Enggar.
 
Kegiatan ini diisi dengan jalan sehat bersama, serta bazar penjualan minyak goreng seharga Rp8.000/liter. Selain itu, ada bazar produk UKM binaan Kemendag.
 
(AZF)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif