Illustrasi. MI/RAMDANI.
Illustrasi. MI/RAMDANI.

OJK Ingatkan Spin Off Unit Usaha Syariah

Ekonomi ojk keuangan syariah
Ilham wibowo • 16 Mei 2019 18:04
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan asuransi fokus pada pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS). Kesiapan perusahaan melakukan penyelesaian diminta segera dilakukan sebelum batas akhir pada 17 Oktober 2024.
 
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mochamad Ichsanudin mengatakan hingga saat ini masih ada 48 UUS yang belum melakukan spin off. Mereka berasal dari 22 unit syariah asuransi jiwa dan 24 unit syariah asuransi umum dan dua unit syariah reasuransi.
 
"Menghadapi lima tahun yang akan datang UUS harus wajib spin off," kata Ichsanudin dalam media briefing di kantor OJK, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ichsanudin mengatakan proses perusahaan melakukan spin off bukan perkara yang mudah. Terdapat beragam persyaratan yang perlu dipenuhi seperti 50 persen aset telah dimiliki dibandingkan induk usaha serta keterbatasan berlakunya regulasi.
 
Tenggat waktu spin off itu tertuang dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016.
 
"Isu paling diperbincangkan adalah perusahaan join venture yang sudah besar, perjalanan waktu itu cepat UU Asuransi terlihat baru kemarin tahu-tahu sudah lima tahun," ungkapnya.
 
OJK terus melakukan sosialisasi perlunya mempersiapkan mekanisme spin off. Bahkan, perusahaan terkait telah diminta untuk menyampaikan rencana bisnis industri keuangan non-bank (IKNB) Syariah paling lambat pada 2020.
 
Pelaku industri juga akan dibekali dalam melakukan penguatan kapasitas perusahaan dalam rangka mempersiapkan spin off ini. Sektor yang perlu dibenahi baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur yang mendukung bisnis syariah.
 
"Tahun depan sudah ada tahapan rencana kerja yang harus disampaikan ke OJK, dari 2020 ke 2024 cepat sekali," ungkapnya.
 
Fokus perusahaan juga perlu terus dijaga agar tak kesulitan memenuhi syarat batas modal yang disetor sebesar Rp 75 miliar. Dana tersebut terdiri dari modal awal Rp 50 miliar dan dana tambahan Rp 25 miliar untuk cadangan dan existing.
 
"Biaya ini bagian dari kendala yamg akan dihadapi UUS, banyak lagi yang lainnya apalagi kepemilikan asing yang harus 20 persen," ucapnya.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif