Illustrasi. MI/Irfan.
Illustrasi. MI/Irfan.

Pemerintah Bangun Ibu Kota Baru Tanpa Utang

Ekonomi pemindahan ibukota
Suci Sedya Utami • 26 Juni 2019 18:44
Jakarta: Pemerintah menjamin tidak akan menciptakan utang baru untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan. Pemindahan ibu kota pun dijanjikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penggunaan APBN hanya diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas dasar seperti pembangunan istana kepresidenan, bangunan strategis bagi TNI-POLRI serta rumah dinas.
 
"Justru saya bicara enggak bergantung pada APBN itu berarti memperkecil kemungkinan berutang," kata Bambang di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bambang mengatakan pengguna APBN akan bersumber dari kerja sama pemanfaatan aset. Bambang bilang pemerintah akan mengundang pihak swasta untuk memanfaatkan dan mengoptimalisasikan aset pemerintah baik yang di ibu kota baru maupun yang ada di Jakarta.
 
Dia mengatakan aset pemerintah yang ada di Jakarta nantinya tidak akan digunakan secara penuh apabila ibu kota telah pindah ke Kalimantan. Aset-aset tersebut bisa dikerjasamakan pemanfaatannya misalnya dengan sistem sewa pinjam pakai yang menghasilkan uang. Uang tersebut nantinya akan masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
 
"APBN nanti tidak diarahkan untuk utang, jadi enggak akan buat utang khusus untuk membangun ibu kota," jelas Bambang.
 
Sumber utama pendanaan pembangunan ibu kota baru akan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan partisipasi swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) sifatnya adalah investasi, bukan utang.
 
Bambang merancang dua skenario anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Skenario pertama membutuhka dana sebesar Rp466 triliun dan skema kedua Rp323 triliun.
 
Bambang bilang skenario pertama dibuat dengan rancangan ibu kota baru akan diisi dengan 1,5 juta penduduk sebab akan ada sekitar 180 ribu jiwa yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri serta legislatif dan yudikatif. Sedangkan skenario kedua jumlah jiwa yang berpindah yakni 111 ribu.
 
Sebelumnya pemerintah telah menetapkan wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru bagi Indonesia berada di Pulau Kalimantan kendati belum secara rinci disampaikan kota mana yang nantinya akan menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif