Menaker Ida Fauziah. Foto : MI/Mohhamad Irfan.
Menaker Ida Fauziah. Foto : MI/Mohhamad Irfan.

Menaker Pastikan Ketentuan Pesangon Tak Diubah

Ekonomi Omnibus Law
Husen Miftahudin • 14 Januari 2020 17:31
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk klaster Ketenagakerjaan tidak menghapus ketentuan pesangon bagi pekerja yang diputus hak kerjanya. Pernyataan Ida tersebut membantah rumor dan kekhawatiran serikat pekerja terhadap penghapusan ketentuan pesangon yang diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
"Enggak sebenarnya, kita dalam proses terus di Kemenko (Perekonomian). Itu enggak benar, nanti Kemenko akan menyampaikan," ujar Ida usai menghadiri sosialisasi SIAPP82 BP Jamsostek di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari 2020.
 
Ida mengakui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih dalam proses mendengar masukan dan pendapat dari pihak terkait. Ini dilakukan agar rumusan undang-undang sapu jagat ini bisa seimbang antara pemberi kerja dan pekerja.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"DPR sendiri belum menentukan Prolegnasnya (Program Legislasi Nasional). Prioritas 2020 belum, kami akan mengikuti proses di DPR. Kapan pemerintah akan menyampaikan pada DPR setelah Prolegnas disepakati dan prioritas 2020 disepakati," urainya.
 
Dia juga membantah pekerja yang di-PHK akan kehilangan jaminan sosialnya. Dengan tegas Ida memastikan akan tetap memberikan jaminan bagi para pekerja yang menjadi korban PHK.
 
"Teman-teman kan meragukan tentang perlindungan, perlindungan tetap diberikan. Ini sesuai Undang-Undang tentang Sisem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) UU Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang tentang BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.
 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menyebutkan rumusan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merugikan para pekerja. Undang-undang sapu jagat itu disebut menghilangkan upah minimum, pesangon, fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing diperluas, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, dan jaminan sosial terancam hilang.
 
Soal upaya menghilangkan ketentuan pesangon, KSPI menganggap pemerintah menggunakan istilah baru yakni tunjangan PHK yang besarannya hanya mencapai enam bulan upah. Padahal berdasarkan UU Ketenagakerjaan besaran pesangon maksimal sembnilan bulan dan bisa dikalikan dua untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari toal pesangon dan/atau penghargaan masa kerja.
 
Sementara terkait penghilangan jaminan sosial bagi pekerja korban PHK, KSPI memandang skema Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menghilangkan program jaminan sosial berupa jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif