Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata (kiri). (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata (kiri). (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Ribuan Gedung Kementerian Keuangan Diasuransikan

Ekonomi kementerian keuangan
Desi Angriani • 12 Juli 2019 19:29
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengasuransikan sebanyak 1.862 gedung maupun bangunan yang merupakan bagian dari barang milik negara. Upaya melindungi aset negara dari kerusakan akibat bencana ini akan dilakukan pada Agustus mendatang.
 
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan kebijakan asuransi ini untuk sementara diberlakukan bagi properti atau aset yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan.
 
"Sebanyak 1.862 untuk pilot project gedungnya. Jadi mulai dari aset Kemenkeu, karena kami sudah mempunyai administrasinya, posisi gedung di mana dan mudah ditunjukkan ke asuransi," ujarnya di Aula Direktorat Jenderal Kekayaan negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, nilai aset dari ribuan gedung yang diasuransikan tersebut masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya akan dibentuk konsorsium asuransi yang terdiri dari 52 perusahaan asuransi umum dan enam perusahaan reasuransi dalam pelaksanaan kebijakan ini.
 
Perusahaan konsorsium asuransi itu akan tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). "Satu polis asuransi ini mencakup semua risiko, jadi ini paket hemat dari semua polis. Untuk banjir, kebakaran, gempa, kejatuhan barang dari angkasa dan longsor," terangnya.
 
Encep menambahkan kebijakan asuransi ini hanya diberlakukan untuk gedung maupun bangunan tertentu, tidak termasuk jalan maupun jembatan. "Karena jembatan dan jalan dapat rusak karena termakan usia maupun pelanggaran berat kendaraan," kata dia.
 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menambahkan dengan mengasuransikan aset negara maka kementerian/lembaga dapat melakukan pembangunan gedung kembali tanpa perlu menunggu anggaran dari APBN.
 
"Segera setelah pencairan klaim, tanpa harus menunggu dana dari APBN kita sudah bisa bangun gedung," kata Isa.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif