Illustrasi. Foto : MI/RAMDANI.
Illustrasi. Foto : MI/RAMDANI.

KKP Serukan Pelaku Usaha Jangan Beri Dokumen Rekayasa

Ekonomi kelautan dan perikanan
Antara • 07 Januari 2020 16:37
Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta kalangan pelaku usaha dalam mengurus kelengkapan perizinan untuk melaut, jangan sampai memberikan dokumen rekayasa tetapi harus benar-benar dokumen yang asli.
 
"Silakan menyampaikan kelengkapan dokumen yang benar saat mengajukan permohonan izin usaha. Sistem kini sudah bagus, jangan sampai ada keterlambatan izin terbit karena kelalaian dari pelaku usaha itu sendiri. Apalagi sekarang sudah online dan paperless," kata Dirjen Perikanan TangkapKKPZulficar Mochtar, dikutip dari Antara, Selasa, 7 Januari 2020.
 
Zulficar mengungkapkan proses verifikasi kelengkapan dokumen butuh waktu hingga 30 menit sampai Surat Perintah Pembayaran (SPP), Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), atau Pungutan Hasil Perikanan (PHP) terbit.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan sebanyak 30 menit sisanya, kata dia, dihitung setelah pelaku usaha membayarkan PPP/PHP tersebut hingga dokumen perizinan diterbitkan.
 
"Batas waktu maksimal pembayaran hingga 10 hari kerja tidak dihitung," kata Zulficar.
 
SebelumnyaKKPmeluncurkan sistem informasi izin pelayanan cepat (Silat) pada 30 Desember 2019. Sistem ini diluncurkan dalam rangka optimalisasi kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap. Dengan sistem ini, pelaku usaha hanya butuh waktu 1 jam dari biasanya 14 hari untuk mengurus perizinan di sektor ini.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif