Minim Anggaran, Pembinaan Koperasi Dinilai Tak akan Maksimal

Anggi Tondi Martaon 05 Juni 2018 14:26 WIB
berita dpr
Minim Anggaran, Pembinaan Koperasi Dinilai Tak akan Maksimal
Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani. Foto: Dok. DPR
Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Hamdhani meragukan kegiatan pembinaan koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM akan maksimal. Sebab, anggaran yang diajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL) 2019 masih di bawah Rp1 triliun.

"Dan ini menurut kami agak kurang pas dengan keadaan situasi koperasi saat ini. Padahal, UKM ini adalah garda terdepan dalam pembinaan-pembinaan usaha kecil mikro menengah dan koperasi," kata Hamdani, dikutip Dpr.go.id.

Menurutnya, keterbatasan anggaran berdampak terhadap program Kemenkop dan UKM, terutama kegiatan pembinaan di daerah. 

"Biasanya yang luput dari perhatian adalah di daerah, seperti di dapil saya, Kalimantan Tengah. Saya sangsi program Kemenkop UKM akan dirasakan masyarakatdi sana,” ucapnya.

Politikus NasDem itu menyebutkan, setidaknya terdapat 13 program Kemenkop dan UKM yang menarik. Ia meragukan seluruh program tersebut akan terealisasi jika anggaran yang diajukan di bawah Rp1 triliun.

"Itu cakupannya sangat luas. Belum lagi dihadapkan dengan pembinaan pasar, pedagang kaki lima, pameran-pameran yang dilakukan oleh koperasi, ditambah dengan kegiatan-kegiatan pembinaan usaha kecil menengah,” ujar dia.

Oleh karenanya, dia sangat mendukung jika anggaran Koperasi ditambah. Terlebih, mempersiapkan masyarakat Indonesia menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

"Seandainya tidak kita imbangi dengan anggaran yang cukup memadai dan besar, kita akan makin jauh tertinggal. Jadi kita harapkan koperasi sebagai garis terdepan membina ekonomi masyarakat ini harus bisa berperan lebih maksimal dengan dukungan anggaran yang lebih besar lagi,” ucap Hamdhani.



(ROS)