Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Medcom/Annisa Ayu Artanti.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Medcom/Annisa Ayu Artanti.

Belt and Road tak Tambah Utang Pemerintah

Ekonomi perdagangan bebas
08 April 2019 21:18
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan proyek Global Maritime Fulcrum-Belt and Road Initiatives (GMF-BRI) yang diinisiasi tiongkok tidak akan menambah beban utang pemerintah.
 
Pasalnya proyek yang dikerjasamakan dengan Tiongkok dalam GMF-BRI dilakukan dengan skema business to business atau B to B tanpa ada aliran dana ke pemerintah dan tanpa kewajiban jamin dari pemerintah Indonesia.
 
"Saya ingin garisbawahi program Belt and Road itu tidak ada program G to G (Government to Government). Yang kita lakukan itu B to B. Jadi loan (pinjaman) itu tidak ada yang ke pemerintah Indonesia. Loan langsung ke proyek. Jadi proyek itu yang membayar loan itu tadi," katanya dikutip dari Antara, Minggu, 8 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Skema kerja sama B to B itu, menurut Luhut, berbeda dengan apa yang dilakukan di Srilanka dan Malaysia yang pinjamannya dibebankan kepada pemerintahnya. Ia bahkan menyebut Malaysia pun kini tertarik mengikuti jejak Indonesia dalam skema bisnis tersebut.
 
Luhut mengatakan dari mana pun pinjaman itu berasal, Indonesia kini mendorong format kerja sama B to B, bukan lagi G to G. Ia mengatakan utang Indonesia kepada Tiongkok tidak sebesar yang diisukan segelintir orang.
 
"Kalau Anda lihat, utang kita dengan Tiongkok hanya Rp22 triliun lho, tidak sampai USD2 miliar. Sangat kecil. Jauh lebih besar utang kita sekarang kepada Jepang," katanya.
 
Saat ini, pemerintah pun terus mendorong kerja sama investasi tidak hanya dengan Tiongkok, tapi juga negara lain.
 
"Yang saya kedepankan yaitu kerja sama transfer teknologi sehingga kerja sama ITB dengan Tsinghua untuk membuat 'research center' di Bali bisa terealisasi," jelas dia.
 
Ia juga menegaskan agar tidak ada lagi anggapan Indonesia dikendalikam Tiongkok melalui investasi GMF-BRI.
 
"Tidak akan mungkin kita biarkan negeri kita ini diatur oleh negara lain," ujarnya.

 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif