Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Go-Jek Yakini Regulasi Ojek Daring Berikan Solusi

Ekonomi gojek ojek online transportasi berbasis aplikasi
14 Januari 2019 07:54
Jakarta: Penyedia aplikasi transportasi daring Go-Jek Indonesia menyampaikan pihaknya akan menjalin diskusi dan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta perwakilan mitra pengemudi dalam hal penyusunan regulasi ojek daring.

"Diskusi ini telah dilakukan selama satu kali dengan Kemenhub dan akan ada pertemuan selanjutnya untuk mendiskusikan aturan ojek online (daring). Prosesnya on going (berjalan)," ucap Chief Public Policy and Government Relations Go-Jek Indonesia Shinto Nugroho pada acara Silaturahim Nasional (Silatnas) Presiden Joko Widodo dengan Keluarga Besar Pengemudi Transportasi Online di JI Expo Kemayoran, Jakarta, akhir pekan lalu.

Ia meyakini peraturan itu akan mempertimbangkan berbagai aspek di antaranya keselamatan konsumen dan mitra driver serta ekosistem perekonomian digital yang kian tumbuh dari tahun ke tahun.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Sebagai contoh, pada Go-Jek Indonesia sendiri, sekitar 80 persen transaksi di ojek daring sudah menggunakan Go-Pay. "Ekosistem Go-Jek saat ini sudah besar karena kami bermitra dengan satu juta mitra, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan 300 ribu penjual makanan yang tergabung dengan mitra Go-Food," terang Shinto seperti dikutip dari Antara. Baca: Regulasi Ojek Daring Terbit Maret

Menurut dia, ekosistem Go-Jek dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan kesejahteraan berkesinambungan bagi para mitranya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta Menhub Budi Karya Sumadi untuk segera menyelesaikan payung hukum atas profesi dan layanan jasa tersebut.

Terkait dengan hal itu, Menhub mengatakan pihaknya berencana mencantumkan aspek keselamatan bagi penumpang dan pengemudi yang tertuang dalam regulasi ojek daring yang akan disahkan dalam beberapa bulan ke depan.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan pihaknya tengah mengkaji regulasi untuk mengatur sepeda motor sebagai angkutan berbasis teknologi informasi (ojek daring) ataupun yang berbasis konvensional (ojek pangkalan). Regulasi berupa peraturan menteri itu diperkirakan akan rampung pada Maret 2019. (Media Indonesia)

 


(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi