Sanksi Menanti Pengusaha yang Ogah Menaikkan Upah
Ilustrasi. (Foto: MI/Ramdani)
Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,03 persen pada 2019. Pemerintah mengingatkan, pengusaha yang tidak menaikkan upah sesuai ketetapan akan dijatuhi sanksi.

"Sanksinya bisa pidana 1-4 tahun dan denda maksimal Rp400 juta," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Hayani Rumondang dalam Metro Pagi Primetime, Jumat, 19 Oktober 2018.

Hayani mengatakan penetapan UMP yang naik pada 2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan dihitung berdasarkan penetapan UMP tahun berjalan ditambah perkalian tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ia mengimbau para pengusaha dan pelaku industri di seluruh wilayah Indonesia taat menjalankan aturan tersebut. "1 November 2018 gubernur wajib mengumumkan secara serentak di seluruh Indonesia," kata dia.

Hayani menambahkan bagi pengusaha yang mengalami kesulitan secara finansial untuk menaikkan upah pekerjanya, pemerintah memberikan kelonggaran. Perusahaan bisa menunda pembayaran kenaikan upah dengan syarat ada tempo pembayaran dan keterangan jumlah pekerja yang upahnya ditangguhkan.

"Sudah disepakati namanya penangguhan upah. Jadi harus disebutkan berapa pekerja yang ditangguhkan upahnya dan itu menjadi utang (perusahaan) sehingga harus dibayar," jelasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id