Target RCEP Terganjal Sikap Pemerintah Jepang
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Medcom/Ilham W.
Singapura: Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tingkat menteri yang tengah berlangsung di Singapura belum sepenuhnya mencapai target perencanaan. Isu politik di salah satu negara peserta RCEP masih menjadi ganjalan.

Pembahasan ini merupakan rangkaian pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung pada 11-15 November 2018. Hadir dalam pertemuan tersebut, para Menteri Ekonomi peserta RCEP yang terdiri dari 10 Menteri Ekonomi ASEAN dan enam Menteri mitra perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) ASEAN yaitu Australia, India, Jepang, Korea, Tiongkok, dan Selandia Baru.

"Perkembangan RCEP saat ini sangat signifikan, meskipun tidak mencapai target sebagaimana mandat Kepala Negara anggota RCEP pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pertama di Manila, Filipina tahun lalu dan paket akhir tahun yang sudah disepakati sebelumnya," ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melalui keterangan resmi, Rabu, 14 November 2018.

Menurut Enggar, para menteri telah menegosiasikan tiga bab yaitu Kompetisi, Sanitary dan Phitosanitary (SPS), serta Standard, Regulasi Teknis dan Prosedur untuk  Penilaian Kesesuaian (STRACAP). Namun pembahasan hanya mampu menyelesaikan dua bab saja. Beberapa bab yang tertunda penyelesaiannya disebabkan belum tercapai kesepakatan terkait isu bersifat keputusan politis terutama pemerintah Jepang.

Sejak pertemuan Menteri RCEP pada Agustus lalu Jepang cenderung memaksakan kepentingannya dan tidak bersedia menunjukkan fleksibilitasnya. Padahal, negara peserta RCEP lainnya bersikap sebaliknya dengan menunjukkan fleksibilitasnya atas kepentingan Jepang tersebut.

"Seharusnya pada tahap sekarang ini, para Menteri tidak lagi hanya mengulang posisi, tetapi menawarkan solusi serta bersedia merekalibrasi ambisinya untuk kepentingan bersama, seperti suasana pertemuan yang kami hadapi pada pertemuan ini. Namun, saya tetap optimis bahwa perundingan RCEP tetap dapat diselesaikan tahun depan," papar Enggar.

Selanjutnya, para Menteri berencana untuk melaporkan kemajuan perundingan RCEP saat  Pertemuan KTT RCEP ke-2. Kemajuan substansial perundingan akan diumumkan dan masing-masing Kepala Negara anggota RCEP diharapkan memberikan komitmen politik yang lebih besar untuk mendorong penyelesaian perundingan RCEP.

"Kita akan terus mengawal kelanjutan dari keputusan para Kepala Negara RCEP pada KTT RCEP ke-2. Apalagi Indonesia, akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Perundingan RCEP ke-25 di Bali pada bulan Februari tahun depan," ucap Enggar.

Perundingan RCEP ini diharapkan mencapai penyelesaian yang baik agar menjadi FTA regional terbesar di dunia. Hasil kesepakatan bisa mencakup lebih dari 48 persen penduduk dunia, 38 persen Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) dunia, dan sekitar 42 persen dari perdagangan dunia.

"Indonesia perlu menjadi bagian dari proses integrasi ekonomi regional RCEP ini karena negara-negara yang tergabung di dalamnya secara bersama-sama akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia, bila tidak, Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara sekitar," tandasnya.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id