Pemerintah Akui tak Mudah Kumpulkan Data Beras

Eko Nordiansyah 25 Oktober 2018 17:06 WIB
beras
Pemerintah Akui tak Mudah Kumpulkan Data Beras
Beras. MI/BENNY BASTIANDY.
Jakarta: Pemerintah mengakui tak mudah untuk mengumpulkan data produksi beras nasional. Pasalnya keberadaan data yang valid akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang tepat, khususnya terkait impor beras.

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan kesulitan yang dihadapi karena wilayah Indonesia yang luas. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama kementerian dan lembaga terkait butuh waktu tiga tahun.

"Ada perjuangan yang luar biasa. Kurang lebih tiga tahun untuk menyusun pendekatan untuk mendapatkan data valid tadi," kata dia ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta Timur, Kamis, 25 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, data beras yang tepat bisa mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah mengantisipasi kebutuhan beras berdasarkan produksi nasional.

"Begitu data beras bisa disampaikan maka keseluruhan pikiran dan nanti kebijakan akan diikuti oleh program selanjutnya, itu akan ikut berubah karena data tadi," jelas dia.

Sebelumnya, BPS merilis produksi beras nasional sebanyak 32,42 juta ton berdasarkan perhitungan dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Data produksi tersebut didapatkan dari luas panen sekitar 10,90 juta hektare.

"Kan data yang digunakan untuk membuat kebijakan tidak hanya data produksi. Kita punya data harga yang jauh lebih bagus, pergerakan harga bulanan. Sehingga kalau ada pergerakan harga yang tinggi kemudian kita juga punya data stok ," kata Kepala BPS Suhariyanto.


 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id