Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)

Proyek Infrastruktur akan Masif saat Pemindahan Ibu Kota

Ekonomi pemindahan ibukota
Ilham wibowo • 30 April 2019 13:13
Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan perwujudan Ibu Kota Negara pengganti DKI Jakarta butuh sarana baru. Proyek infrastruktur akan jadi prioritas utama saat pemilihan lokasi telah diputuskan.
 
"Infrastruktur telah menjadi prioritas nasional saat ini dan yang akan datang," kata Basuki saat membuka seminar bertajuk 'Indonesia Construction Conference on Construction 4.0: The Wake Up Call in Construction Industry' di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa, 30 April 2019.
 
Menurut Basuki rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo juga membahas prioritas kelanjutan pemenuhan infrastruktur jangka panjang. Fokus wacana yang dikemukakan yakni pemindahan lokasi Ibu Kota Negara.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemindahan ibu kota pasti butuh infrastruktur masif dan butuh informasi dan teknologi dalam pembangunan," ungkapnya.
 
Menurutnya kehadiran teknologi informasi akan memberikan dampak positif yang besar di dalam pengerjaan proyek. Hasil bangunan yang memiliki standas kualitas terbaik juga bisa dicapai lebih cepat dan lebih efisien.
 
"Pemindahan Ibu Kota ini baru dibahas ratas pertama, ini baru ratas pertama dan pasti ada masih ratas-ratas lain, tapi yang ratas pertama ini sudah diputuskan kalau ada tiga opsi," paparnya.
 
Baca juga: Estimasi Pembangunan Ibu Kota Baru Telan Rp466 Triliun
 
Tiga alternatif dalam rencana pemindahan Ibu Kota Negara telah dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro kepada Presiden Joko Widodo melalui kajian mendalam.
 
Alternatif pertama, Ibu Kota tetap berada di Jakarta, tetapi dibuat distrik khusus pemerintahan di sekitar Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional. Distrik itu diperuntukan bagi gedung pemerintahan.
 
Gedung pemerintah akan dibuat terhubung dengan transportasi umum seperti LRT dan monorail. Sehingga, mobilitas antargedung lebih mudah.
 
Alternatif kedua seperti yang dilakukan Malaysia dengan memindahkan pusat administrasi ke Putrajaya. Indonesia juga bisa memindahkan Ibu Kota ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun, alternatif ini membutuhkan lahan luas.
 
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Sudah Dilakukan Negara Maju
 
Dalam alternatif kedua, Ibu Kota baru harus berada dalam radius 60 hingga 70 kilometer dari Jakarta. Salah satu daerah potensial adalah Jonggol, Bogor, seperti yang diusulkan Presiden Suharto dan wilayah Maja, Banten.
 
Sementara itu, alternatif ketiga yakni memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa. Pilihan ini diharapkan dapat menyebarkan perekonomian Indonesia, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Apalagi, Pulau Jawa menyumbang 58 persen dari penerimaan domestik bruto (PDB) saat ini.
 
Di sisi lain, pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa juga harus memenuhi syarat utama, yakni ketersediaan lahan yang luas. Lokasi alternatif ketiga diusulkan berada di tengah wilayah Indonesia.
 
Wilayah itu juga harus memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan. Hal ini untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan khususnya wilayah timur Indonesia.
 
Di sisi lain, kriteria Ibu Kota baru juga harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, maupun kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu harus tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif