Ilustrasi. (FOTO: Media Indonesia)
Ilustrasi. (FOTO: Media Indonesia)

Kemendag Ubah Ketentuan Wajib Label Beras Kemasan

Ekonomi beras kementerian perdagangan
Ilham wibowo • 15 Maret 2019 11:32
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan beberapa perubahan ketentuan ketentuan kewajiban pencantuman label kemasan beras. Kebijakan ini dilakukan agar penerapan perlindungan konsumen berjalan efektif.
 
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggriono mengatakan regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2018. Aturan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada 21 Februari 2019.
 
"Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban pencantuman label pada kemasan beras yang diperdagangkan," ungkap Veri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Veri menerangkan beberapa perubahan dalam peraturan tersebut terutama pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi beras adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengemasan beras milik sendiri, atau beras hasil pengumpulan untuk diperdagangkan kepada konsumen. Sebelumnya, aturan ini hanya berlaku bagi orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengemasan beras milik sendiri, atau beras hasil pengumpulan untuk diperdagangkan.
 
Selanjutnya, Permendag Nomor 08 Tahun 2019 Pasal 2 mengatur kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia bagi pelaku usaha yang memperdagangkan beras dalam kemasan kurang dan atau sama dengan 50 kilogram (kg). Pada Permendag sebelumnya tidak ada ketentuan pencantuman besaran jumlah beras yang diperdagangkan.
 
Perubahan lainnya, pada Permendag Nomor 08 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1 mengenai kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Pelabelan pun dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan pengemas beras dan atau importir beras.
 
"Sebelumnya disebutkan hanya salah satu pelaku usaha yaitu pengemas beras atau importir beras," paparnya.
 
Kemudian Pasal 4 ayat 2 (b) yang mewajibkan pelaku usaha mencantumkan pada label kemasan beras dengan memuat keterangan kelas mutu beras, berupa premium, medium, atau khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Permendag sebelumnya, Pasal 4 ayat 2 (b) keterangan yang tercantum pada label kemasan beras yaitu jenis beras, berupa premium, medium, atau khusus, termasuk persentase butir patah dan derajat sosoh beras.
 
"Pada Pasal 4 ini juga menghapus ketentuan ayat 2 (f) yang mewajibkan pencantuman keterangan nama dan alamat pengemas beras atau importir beras pada label kemasan beras," tutur Veri.
 
Selain itu, ditambahkan satu pasal baru antara Pasal 13 dan Pasal 14 yakni Pasal 13A. Pada pasal ini pelaku usaha harus menyesuaikan pencantuman label berdasarkan ketentuan paling lambat sembilan bulan terhitung sejak permendag ini diundangkan.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif