Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail (FOTO: Istana Wakil Presiden)
Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail (FOTO: Istana Wakil Presiden)

Indonesia-Malaysia Sepakat Bawa Persoalan Sawit ke WTO

Ekonomi minyak sawit kelapa sawit
Husen Miftahudin • 16 Mei 2019 07:15
Jenewa: Mengawali kegiatan lawatannya di Jenewa, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail. Dalam pertemuan tersebut Kalla mengajak Wan Azizah dan menyepakati untuk membawa persoalan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa ke WTO.
 
"(Untuk) Indonesia dan Malaysia (sawit) juga salah satu produk yang penting. Malaysia juga sama, antara nomor satu atau nomor dua produsen (sawit) di dunia," ujar Kalla usai pertemuan dengan Wan Azizah di Hotel Beau Ribage, Jenewa, Swiss, Rabu, 15 Mei 2019.
 
Wapres bilang, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan penyampaian pengaduan Dispute Settlement Body WTO yang akan diawali dengan proses perundingan terlebih dulu dalam kurun waktu 60 hari.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Wan Azizah, persoalan diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa perlu tindakan bersama lewat kampanye untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tak hanya pemerintah, dia bilang, pihak swasta juga harus turut serta berperan aktif dalam kampanye anti diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa.
 
Di lain hal, Kalla juga mengajak Wan Azizah untuk membawa pembahasan perang dagang AS-Tiongkok ke forum ASEAN. Sebab kondisi itu dinilai bisa berpengaruh positif maupun negatif terhadap industri nasional kedua negara.
 
Dalam pertemuan selama kurang lebih 30 menit tersebut, Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Wakil Tetap RI di Jenewa Hasan Kleib, dan Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar.
 
Embargo sawit sebenarnya berlaku otomatis Mei 2019. Regulasi tersebut akan berlaku baik mendapat persetujuan ataupun tidak mendapat persetujuan dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Ketentuan itu berlaku otomatis dalam jangka waktu maksimum dua bulan sejak konsep regulasi tersebut disampaikan oleh Komisi Eropa pada Maret lalu.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan setelah aturan tersebut berjalan hingga 2021 maka UE kembali membuka kesempatan untuk me-review regulasi ini. Termasuk mengkaji metodologi maupun kriteria-kriteria dalam penetapan high-risk dan low-risk ILUC.
 
Meski demikian, UE dan negara-negara produsen kelapa sawit sepakat untuk terus melanjutkan diskusi yang konstruktif dalam menjembatani pemahaman mengenai produk kelapa sawit maupun kebijakan pengembangannya.
 
"Beberapa pemangku kepentingan industri kelapa sawit di UE akan membentuk wadah komunikasi terkait upaya kampanye positif kelapa sawit di UE," ungkap dia dalam sebuah jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 April 2019.
 
Adapun kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh Komisi Eropa melalui penerbitan Delegated Regulation merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II) yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi)/indirect land-use change (ILUC) (Delegated Regulation/DR Article 3 and Annex).
 
RED II dan Delegated Regulation merupakan regulasi UE yang mengatur kebijakan UE berkenaan dengan penggunaan energi terbarukan untuk periode 2020-2030. Dalam RED II, UE diwajibkan untuk memenuhi target 14 persen energi terbarukan pada sektor transportasi, sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32 persen pada 2030.
 
Selanjutnya, penghitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (High-Risk ILUC) dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada 2019.
 
Untuk komoditas yang berisiko rendah Indirect Land Use Change (Low-Risk ILUC) rendah dibatasi sebesar konsumsi pada 2020 dengan batas maksimum tujuh persen dari total konsumsi biofuel. Mulai Januari 2024, kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi Indirect Land Use Change (ILUC) diturunkan secara bertahap (phase-out) sampai nol persen pada 2030.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif