OJK: Banyak Masyarakat tak Paham Substansi Koperasi
Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Jakarta: Pemahaman masyarakat terhadap substansi koperasi dinilai masih minim. Alhasil, banyak masyarakat terjebak investasi bodong berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP).

"Kita tahu koperasi, tapi substansinya enggak. Memang pada dasarnya masyarakat kita mudah tergiur dengan untung besar dan belum paham investasi," ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tongam Lumban Tobing dalam forum group discussion (FGD) Waspada Penipuan Berkedok Koperasi di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Desember 2018.

Sebetulnya, jelas dia, masyarakat bisa mengenali ciri-ciri awal investasi bodong berkedok koperasi. Salah satunya persenan imbal hasil yang terlampau tinggi dan tidak masuk akal.

"Kalau ada penawaran di koperasi yang sampai 30 persen per bulan atau sati persen per hari, itu masyarakat harus hati-hati. Biasanya penipu itu memberi hasil yang tinggi dan dalam jangka waktu yang singkat," beber dia.

Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan status badan hukum dan lokasi koperasi tersebut. Sebab, kedua syarat itu mutlak dipenuhi untuk mendapat cap 'legal' dari Kementerian Koperasi dan UKM.

"Contoh misalnya ada penawaran (investasi) perkebunan, kolam. Kita langsung ikut tapi enggak tahu lokasinya di mana dan statusnya apa. Kemungkinan besar itu bodong, karena kalau belum ditetapkan badan hukumnya, itu belum bisa disebut koperasi," tegas Tongam.

Untuk itu, OJK bersama Kementerian Koperasi dan UKM telah memetakan strategi preventif seperti edukasi dan sosialisasi melalui pemerintahan daerah (pemda). Strategi tersebut agar masyarakat tidak mudah terjebak pada penawaran menggiurkan dari koperasi bodong.

"Sosialisasi diperlukan agar masyarakat bisa merespons dan memahami koperasi sehingga mereka terhindar dari upaya penipuan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga bakal membuat survei literasi terhadap koperasi. Hasil tingkat literasi nantinya akan menjadi rujukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan secara tepat.

"Ketiga kemudahan contact center, karena banyak pemda di daerah yang tertutup informasi (koperasi). Jadi perlu tindakan di dinas-dinas, kemudian kemudahan akses informasi perjanjian legal koperasi itu," tutup Tongam.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id