Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin)

Menkeu: Pembiayaan Infrastruktur Bukan Cuma dari Utang

Ekonomi utang luar negeri infrastruktur
Husen Miftahudin • 31 Januari 2019 14:23
Jakarta: Pemerintah telah mengembangkan sejumlah skema pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya ialah public private partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
 
Skema KPBU melibatkan swasta. Tujuan skema ini agar menarik minat swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema KPBU merupakan inovasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan instrumen ini, ia berharap tak ada lagi pihak-pihak yang menyebut pembiayaan pembangunan infrastruktur hanya berasal dari utang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kita sudah punya berbagai inovasi financing dari instrumen-instrumen ini. Sehingga, jangan sampai ada yang mengira bahwa pemerintah cuma membangun dari utang, utang, utang," ketus Sri Mulyani dalam acara Diskusi Prediksi Ekonomi DBS di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Januari 2019.
 
Dalam skema KPBU, jelasnya, pemerintah telah menyediakan fasilitas dan dukungan seperti fasilitas penyiapan proyek atau project development facility (PDF), dukungan kelayakan atau viability gap fund (VGF), penjaminan infrastruktur atau infrastructure guarantee, serta skema availability payment (AP).
 
"Ini adalah skema-skema KPBU atau PPP yang sudah cukup matang sehingga mereka bisa dipakai dalam menarik minat swasta di dalam membangun infrastruktur," ungkap Sri Mulyani.
 
Saat ini, lanjut dia, fasilitas PDF digunakan pada 15 proyek dengan total nilai investasi mencapai Rp54 triliun. Sementara dukungan untuk VGF diberikan kepada tiga proyek dengan nilai investsi sebanyak Rp1,07 triliun.
 
"Infrastructure guarantee kita telah membuat 22 proyek dengan nilai lebih dari Rp200 triliun investasi. Sedangkan avaibility payment kita sudah digunakan di sembilan proyek dengan nilai proyek Rp24,8 triliun," tutup Sri Mulyani.
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi